DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan melakukam mitigasi, menyusul bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jokowi meminta Kominfo dan Kemenkeu melakukan mitigasi secepatnya. Perintah yang sama ditujukan untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). Jokowi mengatakan, peristiwa tersebut juga terjadi di negara lain. Ia menduga peretasan terjadi karena ada keteledoran. "Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," tuturnya. Sebelumnya, Menteri K
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan melakukam mitigasi, menyusul bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jokowi meminta Kominfo dan Kemenkeu melakukan mitigasi secepatnya. Perintah yang sama ditujukan untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). Jokowi mengatakan, peristiwa tersebut juga terjadi di negara lain. Ia menduga peretasan terjadi karena ada keteledoran. "Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," tuturnya. Sebelumnya, Menteri K