GEGER Julukan 'Mulyono' Menggema Sampai ke Media Internasional

DEMOCRAZY.ID - Sepak terjang Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya menjadi sorotan media asing di China terbitan Hong Kong, South China Morning Post (SCMP).

SCMP menyoroti upaya keras Joko Widodo mengkonsolidasikan kekuasaan menjelang lengser dari kursi Presiden lewat sebuah artikel berjudul ''From ‘New Hope’ to ‘Mulyono’: how power grabs threaten Widodo’s legacy in Indonesia'' yang dimuat SCMP pada 8 September 2024.

Arti judul artikel ini adalah ''Dari ‘Harapan Baru’ hingga ‘Mulyono’: bagaimana perebutan kekuasaan mengancam warisan Widodo di Indonesia" dan ditulis oleh jurnalis SCMP Amy Sood, yang sebelumnya pernah bekerja di kantor berita Prancis, AFP dan menjadi kontributor CNN dan NBC News.

Secara tajam, Amy menyoroti reaksi luas masyarakat yang gusar terhadap berbagai manuver politik Jokowi hingga menjulukinya dengan sebutan Mulyono.

Mulyono tidak lain adalah nama kecil Presiden Joko Widodo. Karena sering sakit-sakitan, orangtuanya mengganti nama Mulyono jadi Joko Widodo.

Penyebutan nama Mulyono juga trending di media sosial Twitter dan juga menjadi obrolan luas di media sosial lain seperti Instagram.

"Presiden yang dulunya populer ini kini menghadapi reaksi balik karena tuduhan pembangunan dinasti melemahkan komitmennya terhadap demokrasi," tulis Amy Sood di pembuka artikelnya.

"Ketika Joko Widodo pertama kali terpilih satu dekade yang lalu, ia dipuji sebagai “Harapan Baru” saat menghiasi sampul majalah Time, yang mencerminkan keyakinan luas bahwa ia akan memberantas korupsi pemerintah dan mengekang dominasi elit sebagai presiden Indonesia," tulisnya.

"Kini, menjelang akhir masa jabatannya yang kedua dan terakhir, banyak masyarakat Indonesia yang menyebut dirinya dengan nama lahirnya – Mulyono – untuk “mempermalukannya," tulis Amy mengutip pendapat Ian Wilson, sosiolog politik di Pusat Penelitian Indo-Pasifik Universitas Murdoch di Perth, Australia.

Di artikel tersebut ditulis ulasan bahwa sentimen publik terhadap Widodo adalah gabungan antara kemarahan dan kekecewaan, kata para analis.

"Pernah menjadi mercusuar harapan, mantan penjual mebel ini menjadi pemimpin pertama di Indonesia tanpa latar belakang militer atau politik – yang menginspirasi harapan akan terpecahnya dominasi elit yang menandai 32 tahun pemerintahan otoriter Suharto."

"Namun tuduhan penyalahgunaan lembaga-lembaga negara untuk menempatkan anggota keluarganya dalam kekuasaan menunjukkan bahwa perubahan demokratis yang berarti masih terbatas," tulis Amy Sood.

Berikut cuplikan ulasan Amy Sood di artikelnya di SCMP:

Meskipun ia mendapat dukungan kuat dan peringkat persetujuan yang tinggi selama masa kepresidenannya, kejadian-kejadian baru-baru ini – termasuk dugaan upaya anggota parlemen sekutunya untuk melemahkan demokrasi – telah memicu protes dan kemarahan luas yang mungkin mencoreng warisannya.

Ketidakpuasan ini terutama terlihat di dunia maya, di mana nama “Mulyono” sering digunakan.

Orang tua Widodo mengganti namanya ketika ia masih kecil karena seringnya sakit pada masa kanak-kanak. Dalam budaya Jawa, nama mempunyai arti khusus dan dipercaya dapat mempengaruhi nasib seseorang.

Nama baru ini melambangkan awal baru dan harapan untuk kesehatan dan kesuksesan hidup yang lebih baik.

Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di firma penasihat kebijakan publik Global Counsel, mengatakan penggunaan nama lahir Widodo oleh masyarakat Indonesia mencerminkan “ketidakpuasan mereka yang semakin besar” terhadapnya.

“[Ini] merupakan langkah kembali ke pandangan yang lebih mendasar atau tanpa hiasan tentang identitasnya, yang menunjukkan adanya jarak dari citra baik yang telah ia tanam selama menjabat,” kata Dedi.

Bulan lalu, protes nasional meletus terhadap usulan perubahan undang-undang yang dianggap oleh banyak orang sebagai perebutan kekuasaan oleh Widodo untuk memperkuat pengaruh politik keluarganya beberapa minggu sebelum ia meninggalkan jabatannya.

Perubahan tersebut akan membuka jalan bagi putra bungsu presiden yang akan keluar, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri sebagai gubernur provinsi dan dapat mempengaruhi hasil pemilihan gubernur Jakarta yang berpengaruh.

Protes di Indonesia berkecamuk ketika anggota parlemen menunda rencana untuk mengubah undang-undang pemilu.

Tuduhan serupa juga diajukan terhadap Widodo tahun lalu, setelah perubahan konstitusi pada menit-menit terakhir memungkinkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Gibran akan menjabat bersama presiden terpilih Prabowo Subianto pada bulan Oktober. Wilson telah membangun persepsi publik yang positif selama dua masa jabatannya, namun hal ini kini terpukul, kata Wilson.

“Hal ini terjadi karena upayanya untuk campur tangan dalam proses demokrasi untuk mengkonsolidasikan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pemahaman hukum dan moral banyak orang tentang bagaimana seharusnya politik dilakukan,” katanya.

Tertinggi dan terendah

Dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada pertengahan Agustus, Widodo dengan bangga menyoroti pencapaian ekonomi dan pembangunan masa kepresidenannya, khususnya di bidang infrastruktur.

Dia menggembar-gemborkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km (1.677 mil), 50 pelabuhan dan bandara baru, dan saluran irigasi seluas 1,1 juta hektar (2,7 juta hektar).

Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen selama dua periode kepemimpinannya masih jauh dari target ambisius yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 7 persen, angka tersebut tetap stabil di tengah tantangan global.

Sana Jaffrey, seorang peneliti di Australian National University yang berspesialisasi dalam politik Indonesia, berpendapat bahwa upaya infrastruktur yang dilakukan oleh presiden yang akan segera berakhir ini tidak boleh diabaikan – terutama mengingat infrastruktur tersebut banyak digunakan oleh masyarakat umum Indonesia.

“Tetapi hal ini bisa terjadi bersamaan dengan hal lain yang akan dikenang olehnya, yaitu periode kemunduran demokrasi yang sangat intens di Indonesia,” katanya, merujuk pada melemahnya lembaga antikorupsi dan sistem peradilan di Indonesia pada masa kepemimpinannya.

Konsekuensi dan preseden

Dalam beberapa bulan terakhir, para analis mengatakan Widodo telah melakukan upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sebelum meninggalkan jabatannya.

Dia telah melakukan penunjukan strategis, seperti menunjuk Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru melalui perombakan kabinet bulan lalu.

Bahlil, tokoh kunci dalam kampanye presiden terakhir Widodo, dapat membantu menempatkan presiden yang akan keluar sebagai ketua dewan penasehat Golkar, sehingga memberinya platform politik yang substansial.

“Perombakan pada tahap akhir ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan atau pemerintahan, ini adalah tentang memindahkan loyalis ke posisi-posisi penting untuk mencoba dan mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri, namun Jokowi akan kehilangan kekuasaan itu begitu Prabowo menjadi presiden,” kata Wilson, merujuk pada Widodo dengan julukannya yang banyak digunakan.

“Apakah dia bisa mengkonsolidasi posisinya di Golkar atau di tempat lain masih belum jelas.”

Jaffrey menambahkan bahwa Widodo telah menetapkan preseden dalam memanipulasi sistem politik “untuk keuntungan orang yang berkuasa”, yang menunjukkan bahwa Prabowo mungkin akan mengadopsi taktik serupa.

“Jokowi telah memberinya alat dan kontrol yang terkonsolidasi – terutama terhadap aparat keamanan – untuk menggunakan strategi yang persis sama seperti yang dilakukan Jokowi di masa lalu, termasuk melakukan intervensi terhadap partai-partai dan menggunakan wortel dan tongkat untuk mengatur sekutu dan lawan,” katanya.

Dedi menyarankan agar Widodo berusaha mempertahankan pengaruh politik melalui sekutunya seperti Bahlil di Golkar dan bahkan melalui putranya, Gibran, wakil presiden terpilih.

Meskipun jabatan wakil presiden sering dianggap hanya bersifat seremonial di Indonesia, Gibran dapat memanfaatkan peran tersebut untuk jabatan yang lebih penting dalam jangka panjang.

Para pengamat juga menunjukkan bahwa jika masalah kesehatan atau keadaan lain menghalangi Prabowo yang berusia 72 tahun untuk menyelesaikan masa jabatannya, Gibran dapat naik ke kursi kepresidenan.

Namun Dedi mengingatkan, Prabowo dan sekutunya tidak akan membiarkan hal ini terjadi dengan mudah.

“Gibran dapat menggunakan waktu lima tahun ke depan untuk membangun profil nasionalnya dan berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029, namun keberhasilannya dalam pencalonan ini kemungkinan akan dibatasi oleh Prabowo dan kroni-kroninya, yang diharapkan dapat mengendalikannya.”

Para pengamat juga menunjukkan bahwa jika masalah kesehatan atau keadaan lain menghalangi Prabowo yang berusia 72 tahun untuk menyelesaikan masa jabatannya, Gibran dapat naik ke kursi kepresidenan.

Namun Dedi mengingatkan, Prabowo dan sekutunya tidak akan membiarkan hal ini terjadi dengan mudah.

“Gibran dapat menggunakan waktu lima tahun ke depan untuk membangun profil nasionalnya dan berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029, namun keberhasilannya dalam pencalonan ini kemungkinan akan dibatasi oleh Prabowo dan kroni-kroninya, yang diharapkan dapat mengendalikannya.”

Sumber: Tribun