DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menyampaikan latar belakang akademik dan prestasinya ketika dimintai penjelasan soal polemik larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka dalam upacara 17 Agustus 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja BPIP dengan Komisi II DPR pada Selasa, 10 September 2024. Sejumlah anggota Komisi II DPR mulanya meminta Yudian untuk menjelaskan kronologi aturan pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka. Pertanyaan itu salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Merespons hal itu, Yudian menjelaskan, BPIP tidak memiliki aturan melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibra. BPIP, kata Yudian, menghormati setiap keyakinan masyarakat Indonesian. "Di dalam peraturan termasuk di dalam gambar-gambar, tidak ada larangan untuk melepaskan jilbab," kata Yudian di Gedung DPR dipantau dari YouTube Komisi II DPR, Selasa, 10 September 2024. Setelah menyampai
Gak Jelas! Anggota DPR Tanya Polemik Jilbab Paskibraka, Kepala BPIP Yudian Wahyudi Malah Jawab Prestasi Pribadi
September 11, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menyampaikan latar belakang akademik dan prestasinya ketika dimintai penjelasan soal polemik larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka dalam upacara 17 Agustus 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja BPIP dengan Komisi II DPR pada Selasa, 10 September 2024. Sejumlah anggota Komisi II DPR mulanya meminta Yudian untuk menjelaskan kronologi aturan pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka. Pertanyaan itu salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Merespons hal itu, Yudian menjelaskan, BPIP tidak memiliki aturan melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibra. BPIP, kata Yudian, menghormati setiap keyakinan masyarakat Indonesian. "Di dalam peraturan termasuk di dalam gambar-gambar, tidak ada larangan untuk melepaskan jilbab," kata Yudian di Gedung DPR dipantau dari YouTube Komisi II DPR, Selasa, 10 September 2024. Setelah menyampai