DEMOCRAZY.ID
.jpg)
Atur-Atur Nomenklatur dan Menteri Kabinet Prabowo
Koalisi besar artinya banyak menteri. Kalau Jokowi punya 34 menteri/pejabat setingkat menteri, Prabowo bakal punya 44–54 menteri. Ada kementerian yang dipecah jadi dua, bahkan tiga kementerian; ada kementerian koordinator baru; dan ada sejumlah badan baru setingkat kementerian. Siapa saja kandidat menteri yang bakal mengisi nomenklatur besar itu?
***
Sekitar dua pekan menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2024–2029, Kamis, 19 September 2024, Rapat Paripurna DPR mengetuk palu pengesahan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Posisi UU ini vital karena disiapkan sebagai payung hukum teranyar bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun kabinet besarnya.
Melalui UU Kementerian Negara yang baru, Prabowo dapat dengan leluasa membentuk nomenklatur kabinet. Sebelum direvisi, UU Kementerian Negara dalam Pasal 15 mengatur jumlah kementerian yang dapat dibentuk presiden maksimal 34. Kini, dalam UU yang baru, jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan prinsip efektivitas pemerintahan.
"Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden." - Pasal 15 UU Kementerian Negara
RUU Kementerian Negara terkesan mendadak disahkan. Meski RUU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional sejak diusulkan pada 2019, ia tidak dibahas sampai 4,5 tahun berselang. Baru belakangan, tak lama setelah bergulir kabar Prabowo ingin menambah nomenklatur kabinet menjadi 40, RUU tersebut tiba-tiba dibuka kembali dan dibahas di Badan Legislasi DPR.
Tak seperti sebelumnya kala RUU mandek 4 tahun lebih, kali ini Baleg DPR hanya butuh tiga hari untuk merampungkan draf revisi UU Kementerian Negara. Pada saat bersamaan, Ketua MPR yang juga politikus Golkar Bambang Soesatyo mengatakan mendengar obrolan bahwa kabinet Prabowo bakal diisi 44 menteri. Artinya, ada penambahan 10 pos baru.
Ucapan Bamsoet itu diamini dua elite koalisi Prabowo, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Walau Zulhas berujar belum tahu pasti jumlah menteri Prabowo, menurutnya kemungkinan tak jauh dari yang diperkirakan, yakni sekitar 44 pos kementerian. Senada, Dasco menyebut bahwa salah satu simulasi yang digodok Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berisi 44 pos menteri.
“Penambahan kementerian itu untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka memenuhi janji kampanye yang ada di Asta Cita, program dan aksi yang dilakukan saat kampanye. Ada yang bilang jumlah (kementerian) itu 44, 42, atau 40, kami juga masih simulasi. Nomenklatur maupun orangnya (menteri) baru akan final H-7 atau H-5 [sebelum pelantikan presiden],” kata Dasco, Kamis (12/9).
Sumber di internal Koalisi Indonesia Maju Plus mengungkapkan, nomenklatur bisa saja mencapai 54 pos karena Prabowo ingin mengakomodasi seluruh parpol pendukungnya, termasuk yang tidak lolos ke parlemen. Nantinya jumlah 44 hingga 54 pos kementerian itu terdiri dari menteri hingga kepala badan.
Kementerian dan Badan Baru di Kabinet Prabowo
Penambahan jumlah kementerian Prabowo lahir dari pemekaran dan pemisahan kementerian yang sudah ada plus pembentukan badan baru. Kementerian Koordinator, misalnya, bakal ada yang dipecah dan ditambah oleh Prabowo. Menurut sejumlah sumber, menko di era Prabowo akan lebih dari 4 posisi.
Saat ini pada pemerintahan Jokowi, ada 4 menko, yakni Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves).
Nantinya, menurut sumber-sumber di parpol, Kemenko Polhukam bakal dipecah Prabowo menjadi Kemenko Polkam dan Kemenko Hukum dan HAM. Selain itu, ada tambahan Kemenko Infrastruktur, sementara Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, dan Kemenko PMK tetap ada. Meski demikian, masih ada kemungkinan nomenklatur Kemenko ini mengalami perubahan.
Tak hanya kemenko, kementerian teknis Prabowo juga akan bertambah karena tugas pokok dan fungsinya dipecah menjadi kementerian terpisah atau badan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) misalnya dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Perombakan KLHK ini sudah Prabowo inginkan sejak lama dan sempat ia paparkan dalam debat Pilpres 2019.
“Saya akan pisahkan. Menteri Kehutanan kok jadi satu dengan Lingkungan Hidup,” kata Prabowo dalam debat pilpres 17 Februari 2019.
Menurut sumber, Prabowo juga berencana memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) bahkan sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 53 triliun.
Hal tersebut selaras dengan ucapan adik Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo, bahwa pemerintahan ke depan akan fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.
Selain KLHK dan PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga akan dipecah menjadi tiga kementerian. Prabowo bakal menghidupkan lagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemendikti Ristek) plus membentuk Kementerian Kebudayaan. Rencana pemecahan Kemendikbud Ristek ini sudah didengar PKB yang kini mendukung pemerintah Prabowo.
Berikutnya, Tim Sinkronisasi Prabowo juga menggodok usulan pemisahan Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama. Usulan ini juga sempat disampaikan Ketua Banggar sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang berpandangan akan lebih pas bila masalah keagamaan diatur dalam kementerian yang berbeda dengan urusan haji.
Seorang sumber juga mengatakan, Prabowo hendak mengembalikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti semula yang terdiri dari dua kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif. Indikasi pemisahan ini terlihat dari anggaran Kemenparekraf yang dipangkas separuh pada APBN 2025, yakni hanya Rp 1,7 triliun dari sebelumnya Rp 3,2 triliun.
Kementerian BUMN juga tak luput dari utak-atik Prabowo. sumber di internal koalisi, Prabowo ingin membuat BUMN menjadi super holding seperti Temasek di Singapura. Opsi ini bisa dijalankan dengan menempelkan super holding ini ke kementerian teknis seperti Pindad yang berada di bawah Kemenhan. Terkait ini, nantinya Kementerian BUMN berubah jadi Badan BUMN.
Pembentukan badan negara baru setara kementerian bukan cuma Badan BUMN, tapi juga Badan Penerimaan Negara (BPN), Badan Imigrasi, dan Badan Pemasyarakatan. Berdasarkan informasi sejumlah sumber, BPN merupakan gabungan dari Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan sebagian fungsi Ditjen Anggaran terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenkeu.
Meski MK menolak Ditjen Pajak dipisah dari Kemenkeu, Prabowo dikabarkan tetap akan membentuk BPN yang di dalamnya meliputi Ditjen Pajak. Rencana pembentukan BPN ini termaktub dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran. BPN diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB nasional dari 10% menjadi 23%.
Sementara rencana pembentukan Badan Imigrasi telah didengar oleh Dirjen Imigrasi Silmy Karim. Ia memandangnya sebagai langkah progresif yang perlu didukung. Terlebih, berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Imigrasi perlu diperkuat kelembagaannya agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara lebih mandiri.
Kajian LPEM FEB UI merekomendasikan penambahan kewenangan pada Imigrasi menyangkut isu-isu strategis global terkait pengungsi, kewarganegaraan, perbatasan, dan kejahatan transnasional.
“Saya mendapatkan informasi bahwa Imigrasi akan jadi kementerian atau badan. Pemisahan [Imigrasi dari Kemenkumham] ini akan membuat Imigrasi lebih lincah dan mendapatkan fokus lebih optimal,” kata Silmy.
Tak lupa, ada pula Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk di pengujung masa jabatan Jokowi dan diketuai Dadan Hindayana. Badan ini akan berperan penting dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.
Para Kandidat Menteri Prabowo
Prabowo belakangan sibuk bertemu dengan para ketua umum partai koalisinya. Di kediamannya, Jl. Kertanegara Kebayoran Baru, para ketum parpol itu diminta menyampaikan pandangan terkait komposisi kabinet, termasuk usulan kandidat menteri dari partai masing-masing. Nama-nama itu disebut akan disortir Prabowo, dan bila lolos bakal ditentukan menduduki pos kementerian apa.
Sekjen Golkar M. Sarmuji mengiyakan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, sudah diajak Prabowo membahas kabinet. Namun ia mengatakan tak mengetahui nama-nama kader Golkar yang dibawa Bahlil ke Prabowo. Yang pasti, ujar Sarmuji, Golkar punya banyak stok kader mumpuni untuk membantu pemerintahan Prabowo ke depan.
“Yang jelas [Bahlil] sudah ketemu dengan Pak Prabowo dan membahas kementerian,” kata Sarmuji.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga sudah tiga kali bertemu Prabowo untuk membahas kabinet. Demikian pula Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketum PPP Mardiono bergantian menghadap Prabowo.
Meski mereka tidak mengungkap nama-nama kader yang diajukan ke Prabowo, sumber di internal koalisi Prabowo mengatakan, posisi menko kemungkinan akan diduduki oleh para ketum parpol. Pun begitu, Bahlil Lahadalia disebut tetap akan mengisi posisi Menteri ESDM dan Zulkifli Hasan berpotensi tetap menjadi Menteri Perdagangan meski ia juga disebut-sebut bisa menduduki kursi Menko.
Sementara itu, eks Ketum Golkar Airlangga Hartarto disebut masih akan menduduki jabatan Menko Perekonomian, dan eks Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dikabarkan akan menjabat sebagai Menko Hukum dan HAM—kementerian koordinator baru di kabinet Prabowo.
Selain nama-nama ketum parpol, sejumlah menteri Jokowi juga dikabarkan akan melanjutkan tugasnya di kabinet Prabowo meski mungkin berbeda posisi, misalnya Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Jokowi yang santer disebut bakal menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Sebelum menjadi Menkes, Budi Gunadi memang puluhan tahun berkecimpung di sektor perbankan. Namanya dikenal publik setelah ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank Mandiri pada 2013. Kini, terkait beredarnya namanya sebagai kandidat Menkeu, Budi mengatakan, “Itu yang menentukan Pak Prabowo.”
Sejumlah menteri “magang” yang baru dilantik pada akhir masa jabatan Jokowi juga kemungkinan akan meneruskan tugasnya di kabinet Prabowo, antara lain Menkumham Supratman Andi Agtas, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Mensos Saifullah Yusuf, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamentan Sudaryono, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, dan Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi.
Sinyalemen mengambil menteri-menteri “baru” Jokowi ini disampaikan langsung oleh Prabowo di hadapan Jokowi saat menutup Rapat Pimpinan Nasional Gerindra, Sabtu (31/8).
“Maaf Pak [Jokowi], karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka [juga bertugas] di kabinet saya nanti ini,” kata Prabowo.
Ada pula 4 orang lulusan SMA Taruna Nusantara yang menurut Hashim menjadi calon kuat menteri Prabowo. Dari deretan lulusan Tarnus yang saat ini menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sugiono mencuat. AHY yang Ketum Demokrat kini menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, sedangkan Sugiono yang Waketum Gerindra merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR.
Sugiono dikabarkan akan menjadi Menlu menggantikan Retno Marsudi. Sugiono memang kerap mendampingi Prabowo dalam lawatan ke sejumlah negara seperti Yordania, Laos, dan Rusia. Terbaru, ia ikut dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila, 20 September 2024.
Sementara AHY disebut menjadi nama prioritas dari Demokrat yang disodorkan sebagai menteri. Ia ditimbang untuk memimpin kementerian teknis atau menko, dan belakangan dikabarkan bakal mengisi pos Menko Infrastruktur, kementerian koordinator yang juga baru.
“Partai Demokrat dalam menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024 sehingga kami tentu berharap dapat menjadi bagian dalam mengawal pemerintahan ke depan," kata AHY.
Selain AHY dan Sugiono yang terhitung darah muda, tokoh senior yang juga orang dekat Prabowo, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, menjadi kandidat kuat Menteri Pertahanan. Sjafrie pernah menjadi Wamenhan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Parpol Manut Prabowo soal Jatah Menteri
Parpol-parpol KIM Plus menyatakan menyerahkan sepenuhnya perkara kursi menteri ke Prabowo sebagai presiden terpilih. Menurut informasi dari berbagai sumber, jatah menteri untuk tiap parpol sesungguhnya sudah dibagi-bagi meski masih bisa berubah.
Golkar misalnya disebut akan menduduki 5–6 pos kementerian, sedangkan PAN dan Demokrat mengantongi 4–5 pos kementerian. Namun, baik Golkar, PAN, maupun Demokrat tak mau berspekulasi soal itu.
“Itu terserah Presiden-lah. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegas Zulhas.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga enggan menanggapi kabar bahwa partainya mendapatkan 1 kursi menteri/wakil menteri/kepala badan. Ia hanya berkata singkat, “Belum bicara soal itu.”
Partai yang belakangan bergabung dengan Prabowo, NasDem dan PKS, juga disebut mendapat 2 kursi menteri. Namun, keduanya bungkam soal itu.
Golkar sebagai partai dengan suara terbesar di koalisi, mengatakan tidak menuntut posisi tertentu. Menurut Sekjen Golkar Sarmuji, kalaupun jatah Golkar bertambah di kabinet Prabowo, itu merupakan bentuk penghargaan terhadap partainya.
“Prinsipnya kami menyerahkan itu sebagai hak prerogatif Presiden. Tapi kalau ditambah menterinya untuk Golkar itu pasti bentuk penghargaan Pak Prabowo terhadap kompetensi dan profesionalisme kader-kader Golkar yang Pak Prabowo tahu persis, karena Pak Prabowo pernah berada di Golkar,” kata Sarmuji.
Senada, PAN yang sudah sejak Pilpres 2014 mendukung Prabowo juga mengatakan tidak meminta secara khusus pos kementerian tertentu. PAN menekankan, mereka menjaga fatsun politik. Demokrat pun idem dan menyatakan kadernya siap ditugaskan di mana saja.
NasDem bahkan berpesan kepada Prabowo untuk mengutamakan parpol lain yang sudah sejak awal berada di koalisi. Menurut Paloh, “Tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, partai-partai politik lain. NasDem itu paling belakang saja.”
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun memasrahkan perkara kursi menteri ke Prabowo, sebab ia justru menjadi rival Prabowo pada Pilpres 2024 saat maju bersama Anies Baswedan.
“Power sharing itu kebutuhan politik siapapun presidennya. Itu konsekuensi dalam berkoalisi.” - Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.
PDIP Bisa Gabung ke Kabinet Prabowo
PDI Perjuangan memang satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi besar KIM Plus. Tapi, itu bukan berarti PDIP bakal sepenuhnya menjadi oposisi. Sumber-sumber di kalangan parpol menyatakan, ada kemungkinan dua tokoh yang berafiliasi kental dengan PDIP masuk ke kabinet Prabowo. Mereka adalah Kepala BIN Budi Gunawan dan Abdullah Azwar Anas yang menjabat MenPAN RB di kabinet Jokowi.
Menurut seorang sumber, Budi Gunawan dan Azwar Anas diajak bergabung karena dilihat sebagai tokoh profesional meski berlatar “merah”. Budi Gunawan adalah orang dekat Megawati. Dia menjadi ajudan Mega saat Ketua Umum PDIP itu menjabat sebagai presiden. Sementara Azwar Anas yang Bupati Banyuwangi dua periode merupakan kader PDIP.
Bila keduanya ditarik Prabowo ke kabinet, hal itu disebut untuk menjaga hubungan baik dengan PDIP. Namun elite PDIP yang dikonfirmasi soal ini belum menjawab.
Dalam waktu dekat, Prabowo dan Megawati berencana bertemu. Ini dinilai bisa menjadi titik balik dalam dinamika politik jelang pelantikan Prabowo. Seorang sumber mengatakan, pertemuan itu kemungkinan akan berlangsung H-7 atau H+3 pelantikan Prabowo.
Menurut sumber itu, sebetulnya pertemuan Megawati dan Prabowo nantinya tidak bisa diartikan bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan. Namun, pandangan berbeda datang dari Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani.
Menurut Puan, sikap PDIP akan diputuskan setelah pertemuan antara Mega-Prabowo tersebut, dan bukan tak mungkin partainya bakal ikut gabung ke pemerintahan.
“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin,” kata Puan, Kamis (21/9).
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, PDIP sebetulnya saat ini diharapkan masyarakat menjadi oposisi untuk menjalankan fungsi checks and balances terhadap pemerintah Prabowo.
“Kalau PDIP juga bergabung di kabinet, maka gerakan oposisi wasalam. Yang ada hanya oposisi jalanan,” tutup Adi.
Sumber: KUMPARAN
