DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Bocoran terbaru susunan kabinet Prabowo-Gibran jelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Kader Muhammadiyah disebut akan isi kursi Menteri Pendidikan.
Selain menteri, dua kader lain dari organisasi keagamaan tersebut juga disebut mendapat jatah posisi wakil menteri.
Bocoran ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti seusai pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (16/9/2024). Mu'ti mengatakan, informasi itu 95 persen benar.
"Saya dapat kabar A1, 95 persen kemungkinan menteri pendidikan dasar dan menengah dipimpin oleh kader persyarikatan Muhammadiyah," kata Mu'ti.
Namun demikian, Mu'ti tak mengetahui sosok kader Muhammadiyah yang sudah disiapkan dan detail terkait pengisian posisi itu.
"Yang tahu Allah dan malaikatnya, Pak Prabowo dan Pak Haedar Nashir," jelasnya.
Isu kader Muhammadiyah bakal mendapat jatah menteri menguat setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertemu Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Rabu (4/9/2024).
Mu'ti menyatakan, dalam pertemuan itu, Haedar memberi saran kepada Prabowo perihal kondisi Indonesia sekarang dan di masa depan. Perihal jatah kursi kementerian, dia bilang, Haedar tidak bercerita.
Janji Prabowo Saat Kampanye
Menurut Mu'ti, penunjukan kader Muhammadiyah sebagai menteri juga merupakan janji Prabowo saat kampanye lalu.
"Mudah-mudahan, beliau konsisten dengan janji kampanye yang disampaikan di Surabaya," imbuh Mu'ti.
Dikutip dari artikel Kompas.com yang tayang 24 November 2023, Prabowo sempat menyinggung soal jatah kursi menteri pendidikan untuk Muhammadiyah jika dirinya terpilih menjadi presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog publik PP Muhammadiyah dengan capres Prabowo di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Dalam dialog tersebut, Mu'ti bertindak sebagai moderator. Saat itu, Mu'ti mengungkit perihal pertemuan terakhirnya dengan Prabowo.
"Waktu saya ketemu Bapak di Jakarta, Bapak menyampaikan kalau Menteri Pendidikan itu akan diberikan ke Muhammadiyah. Apakah itu masih berlaku?" tanya Mu’ti ke Prabowo.
Prabowo pun menjawab bahwa ia akan memberikan kursi menteri kepada putra-putri terbaik Indonesia, termasuk kader dari Muhammadiyah.
"Saya berjanji bahwa menteri-menteri kabinet adalah putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia."
"Insyaallah, Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik, insyaallah," kata Prabowo.
"Tidak menteri pendidikan, Muhammadiyah, Pak?" tanya Abdul Mu’ti sekali lagi.
"Insyaallah, Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik untuk jabatan yang penting untuk Republik Indonesia," jawab Prabowo.
Menteri Profesional untuk Zaken Kabinet Prabowo-Gibran Tak Harus Non-parpol
Susunan zaken kabinet yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bisa berasal dari partai politik.
Baik Gerindra maupun PAN, keduanya sama-sama sepakat menyebutkan bahwa menteri profesional bukan berarti non-parpol.
Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut ada beberapa kementerian yang dipisah dan digabungkan dan kemungkinan jumlahnya bertambah.
Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui jumlah pasti kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan bahwa sudah ada kesepahaman antar partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait pembentukan kabinet zaken atau kabinet ahli.
“Kalau konsepnya adalah memang ingin kabinet yang betul-betul ahli, itu iya. Itu sudah ada kesepahaman ke arah sana gitu,” kata Dradjad dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.
Bahkan, dia menyakini bahwa kabinet ahli tersebut tetap bisa terbentuk meski bakal mengakomodasi parpol. Sebab, banyak ahli dan teknokrat yang menjadi kader partai.
“Banyak ahli di parpol itu, jangan meremehkan parpol. Di parpol itu banyak orang yang latar belakangnya profesional ya. Lihat saja partai-partai, jenderal profesional banyak, profesor banyak, ahli keuangan banyak, ahli hukum banyak,” ujarnya.
Namun, dia mengatakan, kemungkinan bakal dibedakan antara ahli atau profesional yang terafiliasi parpol dan yang tidak.
Sebelumnya, Dradjad mengungkapkan bahwa nama-nama ketua umum (ketum) dan sejumlah nama senior-senior sudah diserahkan terkait penyusunan kabinet Prabowo-Gibran
“Bahwa proses pembicaraannya mulai mengerucut, iya, gitu ya. Cuma sampai ke arah setor-setor nama setahu saja sih belum, kecuali baru nama ketum dan yang paling senior-senior sajalah yang paling itu,” katanya.
Namun, menurut Dradjad, hanya nama para ketua umum partai parlemen yang dari awal mengawal Prabowo-Gibran.
"Kalau ketum sih rasanya akan masuk ya semua, semua ketum akan masuk. Ketum parpol parlemen. Kalau ketum parpol non parlemen saya enggak tahu. Itu di luar yuridiksi saya. Saya kan bukan dilevel ketum. Ketum kan di atas lagi,” ujarnya.
Sumber: Tribun
