DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Hal ini didasarkan pada unggahan akun Bjorka pada Rabu, 18 September 2024. Data yang bocor antara lain nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor kontak telepon seluler, dan surat elektronik atau e-mail. Dugaan bocornya data NPWP mencuat ketika pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs web Breach Forums yang berisi tentang telah diretasnya 6 juta data NPWP. Di antara 6 juta data yang diretas itu termasuk milik Presiden Joko Widodo; anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Terkait hal ini DJP menyatakan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP. "Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indi
DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Hal ini didasarkan pada unggahan akun Bjorka pada Rabu, 18 September 2024. Data yang bocor antara lain nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor kontak telepon seluler, dan surat elektronik atau e-mail. Dugaan bocornya data NPWP mencuat ketika pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs web Breach Forums yang berisi tentang telah diretasnya 6 juta data NPWP. Di antara 6 juta data yang diretas itu termasuk milik Presiden Joko Widodo; anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Terkait hal ini DJP menyatakan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP. "Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indi