'Bocoran Bagi-Bagi Kekuasaan Ala Kabinet Prabowo'

'Bocoran Bagi-Bagi Kekuasaan Ala Kabinet Prabowo'

- KABINET Prabowo Subianto ditengarai bakal lebih gemuk dibanding kabinet Presiden Joko Widodo. Sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi. 

- Dari 44 kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bisa jadi berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi.

- Prabowo pun berencana memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum. Ia mempertahankan Kementerian Koordinator Ekonomi serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia juga membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

- Sejumlah narasumber yang terlibat dalam penyusunan kabinet mengatakan kementerian koordinator akan diprioritaskan bagi Ketua Umum Partai pengusung Prabowo-Gibran. 

- Sejumlah kementerian teknis diperkirakan juga akan dipecah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibelah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Adapun urusan kebudayaan mungkin akan ditangani Kementerian Pariwisata.

- Opsi lain, ekonomi kreatif bakal diurus badan khusus atau dilebur ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

- Tiga politikus Koalisi Indonesia Maju mengatakan sejumlah Direktorat Jenderal berpotensi menjadi Kementerian. Misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- Anggota Komisi Hukum III DPR yang membidangi urusan hukum, Sarifuddin Sudding, mengaku mendengar kabar bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dipecah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. 

- Selain itu, sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju bercerita, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mungkin akan dihapus. Nantinya kementerian itu berubah menjadi perusahaan induk. Konsep ini ditengarai meniru BUMN Singapura, Temasek Holding. 

- Salah satu pertimbangan Prabowo merombak Kementerian BUMN adalah banyak perusahaan pelat merah yang merugi. Prabowo pernah menyinggung soal BUMN dalam acara Mandiri Investment Forum, Maret 2024. Ketika itu ia menyatakan tak perlu ada hotel milik BUMN. “Kita harus punya program rasionalisasi dan menswastakan banyak perusahaan BUMN,” ucapnya.

- Mengisi posisi kementerian teknis, setiap partai mendapat jatah kursi menteri dan wakil menteri. Tiga anggota tim pengkaji nomenklatur menyatakan PAN bisa menggembol tiga-lima kursi menteri. Adapun Golkar juga dapat memperoleh lima posisi dan Partai Demokrat mengantongi empat kursi.

- Prabowo juga akan membagikan kursi menteri kepada partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Ada tiga partai yang bergabung, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka diperkirakan mendapat satu kursi menteri.

- Bukan hanya partai yang memiliki legislator di DPR yang beroleh kursi menteri. Partai yang gagal lolos ke Senayan, yaitu Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pun akan mendapat jatah, masing-masing satu kursi. 

[Sumber: Majalah TEMPO, Minggu, 22 September 2024]