DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) Yogyakarta membahas seputar akun Fufufafa diwarnai aksi vandalisme digital berupa gambar vulgar hingga video mengandung unsur pornografi.
Diskusi daring via zoom berjudul "Fufufafa: Pemilik, Implikasi Hukum dan Etik" ini menghadirkan narasumber Ismail Fahmi selaku Founder Drone Emprit serta PT Media Kernels Indonesia dan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Acara ini diikuti secara daring oleh puluhan peserta.
Berdasarkan pantauan saat diskusi diselenggarakan, Kamis (19/9) kemarin, acara mulanya berjalan relatif normal ketika para narasumber menyampaikan paparannya.
Meski Fahmi sempat menyebut ada gangguan pada materinya, di mana kala itu layar presentasinya berubah ungu.
Saat diskusi telah separuh jalan lebih, di tengah sesi tanya jawab mendadak layar berubah menampilkan video pendek tak senonoh atau mengandung unsur pornografi selama beberapa detik sebelum kembali seperti semula.
Beberapa peserta mengecam tindakan tersebut, menyebutnya sebagai perbuatan niradab hingga mengganggu jalannya diskusi.
"Terdapat tindakan vandalisme digital yang mengganggu jalannya diskusi online ini. Beberapa peserta telah mencoret-coret materi diskusi dengan gambar vulgar, termasuk simbol-simbol yang merendahkan, serta menghidupkan video pornografi yang tidak pantas," demikian bunyi salah satu poin pada siaran pers rangkuman acara diskusi yang diterbitkan Jumat (20/9) malam.
"Tindakan ini tidak hanya merusak suasana diskusi yang konstruktif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi peserta lainnya," lanjutnya.
Adapun dari diskusi kemarin para pembicara dan tim PSAD UII menyimpulkan bahwa akun Fufufafa yang disebut-sebut milik wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, telah menjadi residu politik digital dan merusak percakapan politik digital yang sehat.
Temuan Drone Emprit
Dalam diskusi tersebut, Drone Emprit memaparkan selama 29 Agustus-18 September 2024 telah memantau berbagai platform media sosial, seperti X (Twitter), TikTok, Instagram, Facebook, dan Youtube.
Hasilnya, ditemukan fluktuasi percakapan yang intensif, masif, dan cenderung meningkat.
Karakter percakapan ini cukup unik karena berbeda dari percakapan pada isu politik serupa yang cenderung lesu sepekan usai isu bergulir.
"Hal ini juga berkaitan dengan karakter netizen Indonesia yang polanya cenderung cepat melupakan sebuah isu ketika muncul isu yang baru lagi," tulisnya.
Kesimpulan lain, topik percakapan dan reaksi netizen di setiap media sosial berbeda-beda yang merugikan ruang publik digital, memperkeruh dinamika politik dan akhirnya mereduksi ruang demokrasi digital.
Dia mengatakan untuk di media sosial X (Twitter), percakapan cenderung kontroversial yang didominasi dengan emosi kemarahan (anger) karena jabatan publik diberikan kepada orang yang tidak kompeten.
Pada TikTok, topik percakapan seputar keterkaitan akun Fufufafa dan Gibran, serta dampaknya terhadap situasi politik menjelang pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.
Pada Youtube, topik percakapan berkisar pada dampak politis dan etis dari dugaan kepemilikan akun Fufufafa oleh Gibran, serta bagaimana isu ini menjadi kontroversi yang berpotensi mempengaruhi stabilitas politik menjelang pelantikan.
Facebook dan Instagram, pusaran topiknya didominasi percakapan terkait dampak politik dan integritas digital Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih.
Diskusi selain itu menyimpulkan bahwa, akun Fufufafa mengandung unsur tindakan yang menjadikan perempuan sebagai objek dalam berbagai postingannya, hal ini merupakan bentuk seksisme.
Objektivikasi ini mencerminkan relasi kuasa patriarki yang merugikan, di mana perempuan diperlakukan sebagai obyek yang dapat dieksploitasi dan direndahkan.
"Kebencian yang ditujukan kepada perempuan dalam konten-konten tersebut sangat kentara dan harus ditanggapi dengan serius," lanjut siaran pers itu.
Terhadap serangkaian catatan di atas, PSAD UII menyatakan kepada para politisi dan pengurus partai politik, diharapkan mengadakan rekonstruksi pendidikan politik dan kaderisasi partai politik agar politisi partai memiliki literasi digital dan beretika politik dengan baik.
Jangan sampai ada politisi partai yang perilaku digital dan politiknya tidak etis dan tidak terpuji.
Sementara kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar tidak menutupi akses informasi terkait kepemilikan akun Fufufafa sebagai upaya digital publik.
"Media sosial jangan menjadi tempat sampah digital tentang pikiran-pikiran buruk seseorang yang dalam jangka pendek merusak tatanan kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi," tutup siaran pers tersebut.
Lebih dari sepekan lalu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengklaim akun Fufufafa bukan milik Gibran.
Budi Arie mengatakan informasi terkait pemilik akun fufufafa akan diumumkan ketika pihaknya telah menemukan identitas pemilik akun.
"Nanti nanti diumumin kalau tahu siapa yang punya, nanti diumumin. Yang pasti bukan punya Mas Gibran," kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (12/9).
Dia yang juga Ketua Umum Projo itu mengklaim Kemenkominfo tahu akun tersebut bukan milik Gibran setelah melakukan pelacakan.
Namun, Budi Arie tidak memberi tahu siapa pemilik akun tersebut karena masih melakukan penelusuran kala itu.
Sumber: CNN
