DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Rencana pertemuan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengemuka belakangan ini.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut kini kedua tokoh tengah mencocokkan waktu satu sama lain untuk bertemu.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani tak menutup kemungkinan partainya bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan kemungkinan PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan diketahui usai pertemuan dua pimpinan partai tersebut.
Megawati-Prabowo pernah berpasangan di Pilpres 2009 saat kalah dari SBY. Mereka lalu berseberangan di tiga pilpres terakhir.
Terakhir di Pilpres 2024 saat Prabowo maju bersama Gibran menghadapi Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP.
Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo berpeluang besar terjadi.
Hal itu lantaran Megawati dan Prabowo punya sejarah kerja sama sejak 2009. Mereka pernah menjadi pasangan calon pada Pilpres 2009.
Ia menyebut ada banyak topik yang bisa dibicarakan dalam pertemuan tersebut, seperti bagaimana pemerintahan ke depan hingga hal-hal yang perlu diperbaiki dari hubungan Megawati dan Presiden Jokowi yang memburuk.
"Jadi saya pikir ini positif agar PDIP juga bisa berkontribusi dalam hal membangun negara ini atau membangun demokrasi yang lebih baik. Peluangnya sangat besar menurut saya," kata Asrinaldi, Jumat (27/9).
Namun, kata dia, pertemuan itu tak lantas membuat PDIP memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya pikir tidak semudah itu juga ya (PDIP masuk pemerintahan) karena bagaimanapun selain dari faktor Gibran juga dari faktor partai-partai lain yang ada di pemerintahan Prabowo," ujarnya.
Menurutnya, hubungan Megawati dengan para ketua umum partai politik di gerbong Prabowo turut menjadi faktor.
Asrinaldi berpendapat PDIP akan konsisten berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Di samping pertimbangan faktor parpol lain dan faktor Gibran, tentu PDIP akan menunjukkan konsistensinya sebagai partai besar dan dia berada di luar pemerintahan walaupun dalam konteks kekuatan penyeimbang yang akan diperankannya tidak maksimal," ucapnya.
Ia mengatakan Prabowo tentu akan memberikan tawaran kepada Megawati untuk bergabung dalam pemerintahannya. Tetapi PDIP tidak akan mengambil tawaran tersebut.
"Saya pikir ditawarkan, tapi tidak akan diambil PDIP. Saya yakin tidak akan bergabung," kata Asrinaldi.
Senada, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan berdasarkan perspektif langkah politik Megawati, PDIP tidak akan masuk kabinet.
Ia menuturkan PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepanjang 2004 hingga 2014.
"Bu Mega menurut saya tokoh nasional yang cenderung idealismenya lumayan tinggi. Kita ingat ketika SBY jadi presiden, PDIP di luar kekuasaan dan itu bisa," ujarnya.
Kendati demikian, ia menyebut Prabowo tetap menginginkan Partai Banteng Moncong Putih itu bergabung dengan pemerintahannya, sehingga oposisi hanya ada di DPR RI.
Menurutnya, hubungan antara elite PDIP dengan Prabowo cukup baik. Bahkan, hal itu sempat disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah beberapa waktu lalu.
"Musuh politik itu cuma Jokowi yang menurut saya masih dicap sebagai pengkhianat oleh PDIP. Dengan demikian sebenarnya kalau dua kekuatan ini bergabung, PDIP dan Gerindra, saya kira PR besar Prabowo hanya bagaimana mendamaikan Jokowi dan Bu Mega," kata Adib.
"Kalau berpeluang besar saya kira kekuatan Prabowo cukup untuk meyakinkan Gibran dan Jokowi, PDIP layak untuk masuk," sambungnya.
Sumber: CNN
