DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diduduki Arsjad Rasjid didongkel oleh Anindya Bakrie melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Sejatinya Arsjad Rasjid menjabat sebagai ketua umum Kadin hingga 2026 mendatang.
Meski begitu, Anindya membantah Munaslub itu bertujuan mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum.
Ia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).
Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. Pasalnya, Munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.
Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menilai upaya penjegalan terhadap dirinya itu memang menjadi misi segelintir pihak.
Ia pun meyakini pemerintah maupun Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak cawe-cawe dalam kisruh Kadin Indonesia tersebut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan keputusan presiden (Keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub akan segera diproses.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia dari waktu ke waktu selalu beririsan dengan kekuasaan.
Hal itu juga terjadi pada Arsjad Rasjid yang sempat menjadi nahkoda TPN Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
Dalam kontestasi politik nasional itu, Arsjad Rasjid berbeda haluan dengan pemerintah Jokowi yang terkanalisasi pada pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabumingraka.
"Sedikit banyak ada ekses elektoral, kemudian ekses politik yang mengemuka ketika yang menang Prabowo-Gibran," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/9).
Ia menilai wajar jika Arsjad Rasjid terkena dampak negatif atas pilihan politiknya. Menurut Agung, hal itu biasa terjadi dalam dinamika politik.
"Saya melihatnya ini konsekuensi logis secara politik bahwa ketika pilihan Pak Arsjad berbeda ya sedikit banyak ada dampak negatif ke beliau yang terjawantah saat terjadi Munaslub di Kadin," ucapnya.
Agung mengatakan Kadin merupakan organisasi bisnis yang tidak bisa dilepaskan dari politik. Tak hanya itu, Kadin juga beririsan kuat dengan pemerintah.
"Saya berharap kemarin Pak Arsjad tidak melakukan 'perlawanan' karena menghabiskan energinya karena yang dilawan ini istana, kekuasaan," ujar Agung.
Strategi rezim rangkul pebisnis di politik
Ia menyebut penggulingan Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin juga bagian dari strategi pemerintah merangkul kalangan bisnis untuk kepentingan politik.
Upaya itu dilakukan agar program-program pemerintah yang sudah direncanakan bisa dieksekusi secara akseleratif.
Karena itu, pemerintah memberikan restu kepada Anindya Bakrie untuk mengkudeta Arsjad Rasjid melalui Munaslub.
"Munaslub direstui pemerintah. Jelas, eksplisit restu negara sudah turun ke Anin dan pertandingan selesai. Kalau mau dilanjutkan bisa tapi energinya akan terbuang. Kan ujungnya Kemenkumham," tuturnya.
Sementara Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritik kehadiran Supratman dalam acara konferensi pers yang dihelat oleh Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).
Menurutnya, Supratman tak memiliki kepentingan untung hadir dalam acara tersebut. Ia menilai kehadiran Supratman justru menunjukkan keberpihakan terhadap Anindya Bakrie.
"Itu kan keliatan bahwa dia memang berpihak. Menurut saya Menkumham yang begini orang yang belum mampu, belum matang. Enggak pantes jadi Menkumham," kata Fickar.
Pemerintah ikut campur urusan Kadin
Selain itu, lanjut dia, kehadiran Supratman juga semakin menegaskan bahwa pemerintah Jokowi ikut campur dengan urusan internal Kadin.
Fickar turut menyoroti langkah Supratman yang akan segera mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub.
Fickar berpendapat pengesahan itu terlalu cepat. Padahal, ia yakin Supratman mengetahui bahwa ada konflik antara beberapa pengurus Kadin.
"Menurut saya terlalu cepat. Mestinya dia menahan diri sebagai yang mewakili negara dalam hal ini pemerintah RI tidak berpihak pada salah satu pihak. Jadi menurut saya harusnya dia tidak mengesahkan kedua-duanya sampai ada rekonsiliasi di antara dua kelompok itu," ujarnya.
Ia menyebut akan lebih bijaksana jika Supratman tidak mengesahkan kepengurusan keduanya. Kalaupun Supratman ingin berpihak, kata dia, mestinya berpihak pada Arsjad Rasjid.
Fickar menilai keberpihakan Supratman terhadap Anindya Bakrie justru memantik konflik lebih besar di tubuh Kadin.
"Itu kan ngomporin, sama dengan ngomporin agar konfliknya lebih besar," tutur Fickar.
"Harusnya dia jadi penengah, bijaksana, tidak main sahkan saja. Kalaupun mau mengesahkan saja secara sosiologis yang lama mestinya. Bukan yang tiba-tiba muncul gara-gara bikin kongres luar biasa yang enggak jelas," imbuhnya.
Jokowi sendiri mengatakan masalah Kadin ini sebagai kisruh internal. Ia juga mengimbau agar masalah dalam organisasi pengusaha itu tidak dikaitkan dengan pemerintah, terutama dirinya.
"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
"Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," imbuhnya sembari terkekeh.
Sumber: CNN
