DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Berikut analisa Rocky Gerung bahwa terdapat sinyal kuat Prabowo Subianto tidak akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut karena anggaran pembangunan IKN pada era kepemimpinannya hanya sebesar Rp 143,1 milyar.
Sementara anggaran IKN pada tahun 2024 yaitu sebanyak 42,5 triliun dan hal ini tentu tidak memungkinkan bagi Prabowo untuk berkantor di ibu kota baru.
Rocky memberi analogi dengan perumpamaan seseorang yang meminta satu tangki air, tetapi hanya mendapat satu botol air mineral kecil.
Alasannya karena hal tersebut bukan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era kepemimpinan Prabowo mendatang.
Data menunjukkan bahwa IKN akan batal atau tidak dilanjutkan berdasarkan anggaran yang tidak mencukupi.
Bila Pun dilanjutkan akan membutuhkan waktu lama sekitar 30, 40 atau bahkan 50 tahun.
Secara anggaran sudah pasti batal karena faktanya yang tersedia sangat kecil dibandingkan kebutuhan di lapangan.
Ambisi Presiden Jokowi akan dipatahkan oleh anggaran yang tidak mencukupi.
Semua itu akan berakhir pada Catastrophe yang berarti kekacauan kekacauan karena ambisi yang tidak rasional.
Seharusnya sejak awal harus diperhitungkan secara rasional berdasarkan perhitungan para ahli ekonom bukan bisikan dukun.
Mengenai dana yang bersumber dari para investor semua itu tidak benar terbukti hingga saat ini masih belum ada investor asing yang berminat pada proyek IKN.
Keadaan ekonomi Indonesia sejak dulu dan sekarang tidak mencukupi untuk pembangunan IKN.
Kita lihat bagaimana nanti keputusan DPR dan Presiden baru apakah akan meneruskan, membatalkan atau menyicilnya selama seratus tahun.
Banyaknya wacana yang mengatakan bahwa mega proyek IKN akan mangkrak berdasarkan atas perhitungan rasional bukan bentuk olok-olok.
Kebijakan presiden baru tentu akan berbeda dengan presiden sebelumnya karena tuntutan ekonomi dan tuntutan prioritas.
Seandainya sedari awal Presiden jujur tentang proyek IKN sesuai kondisi sebenarnya maka tidak akan banyak protes seperti sekarang.
Bahwa proyek IKN belum dapat mensejahterakan bagi Kalimantan sehingga tidak perlu bersemangat.
Janji yang diucapkan namun tidak rasional pasti akan gagal, sementara janji yang tak diucapkan namun rasional pasti terwujud.
Selama ini banyak janji kampanye Presiden Jokowi yang tidak terpenuhi seperti target ekonomi 10 persen.
Ambisi rezim Jokowi telah membatalkan ide keadilan sosial karena telah menyedot anggaran yang sangat besar dan akhirnya mangkrak.
Tim Prabowo pasti akan menghitung ulang semua dengan kalkulasi yang rasional menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara.
Sebab APBN intinya adalah kesimbangan rasional antara kemampuan membiayai dan ambisi memamerkan.
Sumber: AyoBandung
