DEMOCRAZY.ID - Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Sejumlah "warisan" akan diturunkan kepada pemerintahan selanjutnya, termasuk utang pemerintah yang meningkat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah tercatat terus bertambah setiap bulannya. Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menambal defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Per 31 Juli 2024, jumlah utang pemerintah telah menyentuh Rp 8.502,69 triliun, setara dengan 38,68 persen dari produk domestik bruto (PDB) RI. Dengan perkembangan tersebut, selama dua periode kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 5.894 triliun dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Jika dibandingkan dengan posisi sebelum rezim Jokowi, utang pemerintah melonjak sekitar 225 persen, atau naik lebih dari tiga kali lipat. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, posisi utang pemerintah yang diwariskan oleh Pres
DEMOCRAZY.ID - Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Sejumlah "warisan" akan diturunkan kepada pemerintahan selanjutnya, termasuk utang pemerintah yang meningkat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah tercatat terus bertambah setiap bulannya. Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menambal defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Per 31 Juli 2024, jumlah utang pemerintah telah menyentuh Rp 8.502,69 triliun, setara dengan 38,68 persen dari produk domestik bruto (PDB) RI. Dengan perkembangan tersebut, selama dua periode kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 5.894 triliun dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Jika dibandingkan dengan posisi sebelum rezim Jokowi, utang pemerintah melonjak sekitar 225 persen, atau naik lebih dari tiga kali lipat. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, posisi utang pemerintah yang diwariskan oleh Pres