Tak Segemilang Klaim Jokowi, Ternyata Ada 'Borok' di Balik Pembangunan IKN, Apa Itu?

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo mengklaim proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. 

Tren pertumbuhan itu, kata Jokowi, bisa dilihat dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).

"Coba dicek di BI Kalimantan Timur. Artinya, pembangunan sudah berdampak kepada wilayah sekitar. Terakhir, setahu saya di atas 7 persen," kata Jokowi di Istana Presiden di IKN, dikutip dari Antara, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur, kinerja ekonomi kuartal I-2024 tercatat tumbuh sebesar 7,26 persen secara year on year (yoy). 

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja ekonomi kuartal I-2023 yang tumbuh sebesar 6,99 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2024 didorong oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor industri pengolahan yang terkontraksi sebesar 0,64 persen.

Tiga lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,44 persen; diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 17,09 persen; dan konstruksi sebesar 12,26 persen.

Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan lapangan usaha utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tercatat tumbuh sebesar 10,51 persen.

Meski demikian, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa klaim Jokowi tidaklah tepat. 

Pasalnya, kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kaltim masihlah sektor pertambangan dan penggalian yang tidak berkaitan langsung dengan IKN.

Jika kita merujuk data BPS, struktur perekonomian Kaltim sejauh ini memang belum mengalami perubahan yang berarti. 

Lima lapangan usaha yang mendominasi adalah pertambangan dan penggalian dengan peranan sebesar 39,57 persen, lalu diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18,40 persen.

Sementara itu, lapangan usaha konstruksi hanya berkontribusi sebesar 11,46 persen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,51 persen; dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,79 persen.

“Jadi, klaim bahwa proyek IKN menjadi penyebab utama dari pertumbuhan tidak tepat. Karena, kontribusi utama Kaltim masih bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian,” jelas Media, Selasa (30/7/2024).

Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa Jokowi terlalu membesar-besarkan dampak proyek IKN. 

Pasalnya, sektor konstruksi di Kaltim hanya berkontribusi 11,4 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Itu jauh di bawah sektor pertambangan yang porsinya hampir 40 persen dan industri 18,4 persen ditopang kawasan industri Pupuk Kaltim dan LNG Badak.

“Dampak pembangunan IKN terlalu dibesar-besarkan. Lebih relevan jika [pertumbuhan ekonomi] Kalimantan Timur naik, cek dulu produksi batu bara dan tambang lain, cek dulu industri pupuk dan LNG-nya,” kata Bhima.

Mengancam Kehidupan Masyarakat Adat

Alih-alih memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim, pembangunan proyek IKN justru dinilai lebih banyak dampak sosialnya. 

Itu pun dalam konteks yang nisbi negatif, terutama terkait dengan hilangnya hak-hak masyarakat lokal di sekitar area proyek tersebut.

“Proyek IKN berpotensi menyebabkan pemindahan paksa dan perubahan dalam pola hidup masyarakat setempat yang menunjukkan adanya masalah dalam manajemen dan perlindungan hak-hak masyarakat,” ujar Media.

Jauh sebelum adanya wacana IKN, lokasi pembangunannya bukanlah tanah kosong atau tanah tak bertuan. 

Wilayah tersebut merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat adat dan petani setempat.

Catatan akhir tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim 2021 mengidentifikasi 21 komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN. 

Mereka terdiri dari 19 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 2 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara itu, terdapat 11 wilayah komunitas masyarakat adat yang dimasukkan ke dalam zona inti pembangunan IKN. 

AMAN memperkirakan sedikitnya terdapat 20.000 warga masyarakat adat yang akan terampas haknya akibat proyek ambisius IKN di Kalimantan Timur.

Perampasan wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal juga diikuti hilangnya mata pencaharian tradisional, seperti petani, peladang, dan nelayan tradisional. 

Hal itu jelas kontraproduktif dengan pencitraan IKN sebagai kota yang humanis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.

Komite Nasional Pembaruan Agraria dalam pernyataan sikapnya sempat menyoroti masalah tata ruang IKN yang sama sekali tidak diperuntukkan dan tidak berpihak pada masyarakat miskin. 

Pasalnya, dalam perencanaan pembangunan IKN, tidak ditemukan satu pun alokasi ruang bagi buruh dan masyarakat miskin lain yang menggantungkan hidup dengan menyediakan jasa dan tenaganya pada pemerintah.

Gedung-gedung megah yang disiapkan oleh pengembang properti besar di Indonesia nantinya dibangun demi menyenangkan segelintir kaum elite yang mampu membeli tanah dan tinggal di IKN.

Dalih pemerataan ekonomi pun dinilai hanya sebuah kesesatan berpikir dan kegagalan pemerintahan Jokowi mendefinisikan makna pemerataan ekonomi.

Di luar itu, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa klaim IKN mampu mendorong ekonomi dari awal tidak pernah memasukkan unsur kerusakan lingkungan. 

Terutama, akibat penambangan pasir di wilayah sekitarnya, termasuk Sulawesi. Kemudian, andil terhadap deforestasi mestinya juga perlu dimasukan ke perhitungan.

“Padahal, jika itu diperhitungkan, baru akan terlihat seberapa besar efek pembangunan IKN dibanding kerusakan yang ditimbulkan,” kata Bhima.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menambahkan bahwa proyek pembangunan IKN memang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. 

Hal itu karena terjadi pembukaan lahan besar-besaran, sementara hutan di Kalimantan sudah banyak terkikis oleh deforestasi sehingga terjadi kerusakan lingkungan.

“Apalagi, masyarakat sekitar juga mulai tersingkir karena pembangunan IKN. Banyak lahan dibeli untuk pembangunan IKN. Dampak ekonominya masih harus dilihat beberapa tahun mendatang, belum terasa sampai tahun depan,” ujar Esther, Selasa (30/7/2024).

Esther melihat bahwa dampak pembangunan IKN sebenarnya tak melulu negatif, tapi tak pula selalu positif. 

Sisi positifnya, kata Esther, proyek mercusuar itu akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

Selain itu, okupansi hotel di sekitar IKN juga akan meningkat karena penerbangan ke sana juga meningkat.

“Minusnya, proyek IKN ini mengeruk dana APBN yang sangat besar. Sementara, proyek ini tidak cukup hanya didanai dari APBN, tetapi harus didanai dari investor swasta,” pungkas dia.

Sumber: Tirto