DEMOCRAZY.ID - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan untuk tidak maju dalm Pilkada Jawa Barat 2024. Alasannya, tak ada aspirasi dari warga yang memintanya untuk maju dalam kontestasi politik itu. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2024). Ia menyebut Anies menyatakan tidak menerima tawaran dari partai politik (parpol) yang sudah disodorkan. Beredar salah satu parpol yang menawarkan Anies maju di Jabar adalah PDIP. "Sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di pilkada Jawa Barat," ujar Sahrin kepada wartawan. Sahrin mengatakan, untuk menentukan maju atau tidak harus berdasarkan aspirasi dari warga. Misalnya di Jakarta, banyak elemen masyarakat yang meminta Anies kembali memimpin Ibu Kota. "Dan kita tahu bahwa kalau di jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta," ucapnya. Bahkan, sejumlah partai politik di tingkat d
Tak Ada Aspirasi Masyarakat, Jadi Alasan Anies 'Tolak' Tawaran PDIP Maju di Pilkada Jabar
Agustus 29, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan untuk tidak maju dalm Pilkada Jawa Barat 2024. Alasannya, tak ada aspirasi dari warga yang memintanya untuk maju dalam kontestasi politik itu. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2024). Ia menyebut Anies menyatakan tidak menerima tawaran dari partai politik (parpol) yang sudah disodorkan. Beredar salah satu parpol yang menawarkan Anies maju di Jabar adalah PDIP. "Sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di pilkada Jawa Barat," ujar Sahrin kepada wartawan. Sahrin mengatakan, untuk menentukan maju atau tidak harus berdasarkan aspirasi dari warga. Misalnya di Jakarta, banyak elemen masyarakat yang meminta Anies kembali memimpin Ibu Kota. "Dan kita tahu bahwa kalau di jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta," ucapnya. Bahkan, sejumlah partai politik di tingkat d