POLITIK

Strategi Politik Jokowi-Prabowo: Dominasi 5 Jawa dan Sumut di Pilkada 2024!

DEMOCRAZY.ID
Agustus 21, 2024
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Strategi Politik Jokowi-Prabowo: Dominasi 5 Jawa dan Sumut di Pilkada 2024!



DEMOCRAZY.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD telah membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia.


Keputusan ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora melalui perkara nomor 60/PUU-XXII/2024.


Hakim MK mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut pada sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).


Dalam lanskap politik terbaru, ada indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi dan capres terpilih Prabowo sedang merancang strategi khusus untuk memenangkan Pilkada di lima daerah di Jawa serta satu daerah di Sumatra Utara (Sumut).


Efriza, seorang analis politik senior dari Citra Institute, menilai bahwa langkah ini dapat berdampak pada pengaturan ulang peta politik di tingkat daerah.


Di Jakarta, setelah deklarasi dukungan dari 12 partai politik kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono, muncul kekhawatiran bahwa kontestasi politik akan berubah menjadi kompetisi semu.


Ini diperparah dengan lolosnya calon independen Pongrekun-Kun Wardhana, meskipun proses pengumpulan persyaratan KTP mereka bermasalah.


Efriza mencatat bahwa fenomena ini bisa memicu pembentukan calon tunggal yang melawan kotak kosong, khususnya di daerah-daerah yang dianggap strategis.


Banten, salah satu daerah yang menjadi sorotan, juga tidak luput dari strategi ini. Pasangan Airin-Ade Sumardi yang diusung oleh Golkar-PDIP kemungkinan besar akan menghadapi tantangan besar.


Jika opsi membatalkan pencalonan mereka diambil, Golkar dapat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pasangan lain dengan elektabilitas lebih rendah, sehingga menciptakan situasi calon tunggal yang dihadapkan dengan kotak kosong.


Jawa Barat menjadi contoh menarik lainnya. Dengan meningkatnya elektabilitas Dedi Mulyadi setelah Ridwan Kamil pindah ke Jakarta, suasana politik di wilayah ini relatif stabil.


Namun, potensi penggalangan kekuatan partai-partai politik, kecuali PDIP, untuk mendukung satu calon kuat tetap ada, terutama jika peluang kemenangan dianggap tipis.


Di Jawa Tengah, potensi persaingan antara PDIP dan pasangan Lutfi-Kaesang cukup besar. Kekhawatiran muncul di pihak Jokowi, mengingat PDIP memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusung pasangan sendiri.


Jika Lutfi-Kaesang maju melawan PDIP, ini bisa menjadi pertarungan yang sangat menentukan bagi Jokowi dan keluarganya, yang telah meraih kemenangan dalam delapan pemilu sebelumnya.


Sementara itu, di Jawa Timur, kemungkinan terjadinya koalisi antara PDIP dan PKB untuk mengusung pasangan calon masih terbuka.


Namun, jika ada calon yang dianggap mampu menyaingi Khofifah-Emil, maka menarik PKB bergabung dengan KIM untuk mendukung calon tunggal melawan kotak kosong bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan.


Sumatra Utara juga tidak luput dari strategi ini. Edy Rahmadi, yang diusung oleh PDIP, kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam mencari koalisi jika Hanura ditarik oleh KIM.


Meski PDIP masih bisa maju sendiri di Pilkada Sumut, peluang Edy Rahmadi untuk menang melawan Bobby Nasution akan sangat kecil.


Secara keseluruhan, strategi politik yang dirancang oleh Jokowi dan Prabowo dalam Pilkada 2024 ini tampaknya berfokus pada penguasaan enam daerah utama—lima di Jawa dan satu di Sumut.


Dengan menguasai daerah-daerah ini, Prabowo diharapkan dapat menjalankan program-programnya tanpa terganggu oleh oposisi, seperti di Jakarta, sementara Jokowi berupaya mengamankan posisi keluarganya di Sumut dan Jawa Tengah.


Upaya membatalkan pencalonan Airin-Ade di Banten dan menarik partai-partai politik untuk membentuk calon tunggal di daerah-daerah lain menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mendesain peta politik yang menguntungkan.


Strategi ini, meskipun kontroversial, memperlihatkan bagaimana dinamika politik lokal bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional.


Pemilu 2024 ini tidak hanya menjadi pertarungan elektoral, tetapi juga sebuah uji coba besar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.


Sumber: PorosJakarta

Penulis blog