DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mendesak agar aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang tertuang dalam Pasal 103 ayat 4 PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan dicabut. Ledia khawatir aturan itu justru memberikan kesan permissif negara terhadap pergaulan dan seks bebas. Menurutnya, upaya preventif melalui edukasi lebih urgen dilakukan ketimbang menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar. "Tentu kita tahu, mereka (usia sekolah dan remaja) secara seksual sudah dalam proses seksual aktif. Mereka punya ketertarikan, sudah mulai mendapatkan informasi-informasi, tapi itu sebetulnya bisa diatasi komunikasi yang baik lewat edukasi,” kata Ledia, Selasa (13/8/2024). Ledia menilai, pendidikan memainkan peran yang sangat penting untuk membentuk karakter pelajar. Baginya, keyakinan ini senada dengan konstitusi negara. Hal itu terlihat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nas...
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mendesak agar aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang tertuang dalam Pasal 103 ayat 4 PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan dicabut. Ledia khawatir aturan itu justru memberikan kesan permissif negara terhadap pergaulan dan seks bebas. Menurutnya, upaya preventif melalui edukasi lebih urgen dilakukan ketimbang menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar. "Tentu kita tahu, mereka (usia sekolah dan remaja) secara seksual sudah dalam proses seksual aktif. Mereka punya ketertarikan, sudah mulai mendapatkan informasi-informasi, tapi itu sebetulnya bisa diatasi komunikasi yang baik lewat edukasi,” kata Ledia, Selasa (13/8/2024). Ledia menilai, pendidikan memainkan peran yang sangat penting untuk membentuk karakter pelajar. Baginya, keyakinan ini senada dengan konstitusi negara. Hal itu terlihat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nas...