Semua Porak Poranda di Era Jokowi: 'Memotret Kegagalan dan Dampaknya Pada Bangsa'

Semua Porak Poranda di Era Jokowi: 'Memotret Kegagalan dan Dampaknya Pada Bangsa'

Di era Jokowi, Indonesia mengalami berbagai tantangan yang membentang dari aspek ekonomi hingga politik. 

Korupsi yang semakin merajalela, dinamika politik yang membingungkan, serta berbagai masalah ekonomi yang kian menghimpit, menjadi wajah suram dari kepemimpinan yang dulunya diharapkan membawa perubahan besar. 

Dalam bayang-bayang optimisme awal, rakyat justru dihadapkan pada kenyataan pahit: lembaga antikorupsi yang lemah, partai politik yang kehilangan arah, dan ekonomi yang tak kunjung membaik. 

Tak hanya itu, munculnya praktik nepotisme di lingkungan kekuasaan semakin menambah daftar panjang masalah yang menodai pemerintahan ini, menjadikan harapan rakyat akan perubahan hanyalah angan-angan belaka.

1. KPK dan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dahulu dikenal sebagai lembaga yang tak kenal kompromi dalam memberantas korupsi, kini justru terlihat semakin lemah. 

Revisi UU KPK yang disahkan pada 2019, di masa pemerintahan Jokowi, telah membatasi kewenangan lembaga ini. 

Sejak itu, banyak kasus korupsi besar yang belum terselesaikan, dan kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis. 

Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan di angka 37 pada 2023, mencerminkan ketidakmampuan negara dalam mengatasi korupsi.

2. Parpol dan Dinamika Politik: Platform yang Semakin Kabur

Partai-partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi kini semakin kehilangan arah. Tidak ada lagi platform yang jelas, dan politik transaksional semakin mendominasi.

Koalisi partai yang berubah-ubah tanpa prinsip, hanya demi mempertahankan kekuasaan, menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. 

Dinamika politik ini juga memperlihatkan lemahnya ideologi partai, yang seharusnya menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan.

3. Penerimaan Dalam Negeri yang Terus Menurun

Penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2023 hanya mencapai 85% dari target yang ditetapkan. 

Hal ini disebabkan oleh lemahnya basis pajak, banyaknya insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan besar, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. 

Penurunan ini mengindikasikan bahwa pemerintah semakin kesulitan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan domestik.

4. Utang Luar Negeri yang Membengkak

Utang luar negeri Indonesia terus meningkat secara signifikan di bawah pemerintahan Jokowi. Bank Indonesia mencatat total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 423,1 miliar pada akhir 2023, meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. 

Pembengkakan utang ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan negara untuk membayar kembali utang tersebut, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat.

5. Ekonomi Memburuk

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lemahnya fundamental ekonomi. 

Pandemi COVID-19 yang diperparah dengan kebijakan yang tidak efektif telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan. Inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan banyak sektor usaha yang mengalami kebangkrutan.

6. Pengangguran Membengkak

Angka pengangguran yang terus meningkat menjadi salah satu indikator lain dari buruknya kinerja ekonomi di era Jokowi. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,26% pada 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Situasi ini diperburuk oleh lambatnya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta kurangnya kebijakan yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru.

7. Angka Kemiskinan yang Membesar

Kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya. 

Kebijakan bantuan sosial yang tidak merata dan program pengentasan kemiskinan yang kurang efektif menjadi faktor utama penyebab meningkatnya angka kemiskinan ini.

8. Penegakan Hukum dan Keadilan Bobrok

Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia semakin bobrok di era Jokowi. Kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik sering kali mandek di tengah jalan atau tidak diproses sama sekali. 

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun menurun, terutama setelah beberapa kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh penting tidak ditindaklanjuti secara transparan.

Kesimpulan

Di era Jokowi, banyak sektor penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang mengalami kemunduran. 

Dari korupsi yang semakin merajalela, dinamika politik yang tak jelas, hingga meningkatnya utang luar negeri, semua menunjukkan tanda-tanda bahwa bangsa ini sedang berada dalam krisis yang serius. 

Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memperbaiki sistem yang ada, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pemerintahan yang akan datang dapat belajar dari kegagalan ini. ***