DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua MPR RI Amies Rais menanggapi aksi demonstrasi penolakan revisi undang-undang Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. “Demonstrasi Indonesia darurat yang meledak di Jakarta hari Kamis 22 Agustus kemarin, saya yakin telah menggetarkan saraf bangsa Indonesia melawan total kemauan busuk DPR yang ingin mementahkan putusan MK,” kata Amien Rais dalam keterangannya yang diunggah pada media sosial, Jumat (23/8/2024). Padahal, Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu menyebut putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan partai politik tanpa kursi bisa mencalonkan kepala daerah baik untuk demokrasi. “Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah rindu menyaksikan kapan ya para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita,” tutur dia. Sebelumnya, MK memutuskan bahwa partai politik yang tidak mempunya k...
Respons Keras Amien Rais Soal Aksi Kawal Putusan MK: Jewer Rezim Zalim dan Tolol Jokowi!
Agustus 23, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua MPR RI Amies Rais menanggapi aksi demonstrasi penolakan revisi undang-undang Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. “Demonstrasi Indonesia darurat yang meledak di Jakarta hari Kamis 22 Agustus kemarin, saya yakin telah menggetarkan saraf bangsa Indonesia melawan total kemauan busuk DPR yang ingin mementahkan putusan MK,” kata Amien Rais dalam keterangannya yang diunggah pada media sosial, Jumat (23/8/2024). Padahal, Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu menyebut putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan partai politik tanpa kursi bisa mencalonkan kepala daerah baik untuk demokrasi. “Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah rindu menyaksikan kapan ya para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita,” tutur dia. Sebelumnya, MK memutuskan bahwa partai politik yang tidak mempunya k...