RAPOR Ekonomi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Stagnan, Utang Membengkak hingga Ketimpangan

DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya pada Oktober 2024. 

Seperti apa pencapaian di bidang perekonomian selama sepuluh tahun belakangan ini?

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama Jokowi menjabat, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran level 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini di bawah target 7 persen pada masa kampanyenya.

Berdasarkan data badan pusat statistik atau BPS, ekonomi RI pada awal Jokowi menjabat 2015 tumbuh 4,8 persen, lalu di kisaran 5 persen pada 2019. 

Pada 2020 ekonomi RI minus 2,07 persen saat pandemi melanda. Hingga triwulan kedua 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen.

2. Utang Pemerintah Membengkak

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. 

Data APBN terkini yang diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.502,6 triliun per Juli 2024.

Penarikan utang tersebut sejalan dengan pembayaran bunga utang yang tidak kalah besar. Hingga saat ini 20 persen APBN digunakan untuk membiayai bunga saja. 

Utang jumbo di era covid-19 juga membuat pemerintahan selanjutnya menanggung utang jatuh tempo Rp 800 triliun tiap tahun sejak 2025-2027. 

3. Angka Kemiskinan Turun, Ketimpangan Masih Terjadi

Angka kemiskinan selama satu dekade pemerintahan Jokowi tercatat turun tipis. Pada 2015, angka kemiskinan Indonesia berada di kidaran 11,22 persen. 

Hingga 2023, angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,36 persen. Pemerataan masih menjadi PR pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat masih ada beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional. 

“Ini menunjukan tantangan penurunan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IV DPD RI di Kompleks parleman Senayan, Selasa 11 Juni 2024.

Ia mencontohkan ketimpangan terjadi seperti di wilayah Sulawesi yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, namun tingkat kemiskinannya 10,08 pada 2023 atau masih di atas rata-rata kemiskinan nasional. 

Selanjutnya Maluku yang mencapai 12,29 persen dan Nusa Tenggara masih pada kisaran 16,99 persen. Lalu Papua tingat kemiskinannya mencapai 24,76 persen pada 2023.

Ekonom senior Faisal Basri sebelumnya mengatakan peningkatan utang di era Jokowi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. 

“Utang naik, kalau ekonominya tumbuh maka basis penerimaan pajak naik, ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tantangan perekonomian domestik dan global juga terjadi di masa pemerintahan Jokowi. 

Beberapa di antaranya pandemi Covid-19, konflik geopolitik Timur Tengah, perang dagang hingga suku bunga acuan di beberapa negara yang naik tinggi.

Sumber: Tempo