DEMOCRAZY.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diabaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI nampaknya mendapatkan sorotan dari banyak pihak, seperti media asing. Dilihat dari web Bloomberg (Yang Merupakan Media Amerika Serikat) menyebut bahwa DPR telah membuat gaduh, lantaran mengabaikan putusan MK. Bahkan media asing itu menyebut aksi DPR yang abaikan putusan MK tersebut benuk upata putra bungsu Presiden Joko Widodo agar bisa maju di Pilkada 2024. Sekedar informasi yang beredar bahwa, Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pengarep berupaya maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Judul yang ditayangkan media tersebut berbunyi 'Sekutu Jokowi Picu Kemarahan dengan Tindakan yang Meremehkan Putusan Pengadilan'. Informasi tambahan, saat ini sejumlah komika ikut meramaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, untuk berpartisipasi dalam pengawalan terhadap dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan pencalonan kepala dae
Putusan MK Diabaikan DPR, Media Amerika Serikat Soroti 'Sekutu Jokowi' Picu Kemarahan Warga!
Agustus 22, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diabaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI nampaknya mendapatkan sorotan dari banyak pihak, seperti media asing. Dilihat dari web Bloomberg (Yang Merupakan Media Amerika Serikat) menyebut bahwa DPR telah membuat gaduh, lantaran mengabaikan putusan MK. Bahkan media asing itu menyebut aksi DPR yang abaikan putusan MK tersebut benuk upata putra bungsu Presiden Joko Widodo agar bisa maju di Pilkada 2024. Sekedar informasi yang beredar bahwa, Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pengarep berupaya maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Judul yang ditayangkan media tersebut berbunyi 'Sekutu Jokowi Picu Kemarahan dengan Tindakan yang Meremehkan Putusan Pengadilan'. Informasi tambahan, saat ini sejumlah komika ikut meramaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, untuk berpartisipasi dalam pengawalan terhadap dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan pencalonan kepala dae