DEMOCRAZY.ID - Analis Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat menilai melonjaknya jumlah pengangguran di DKI Jakarta menunjukkan bahwa Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang merupakan perwakilan dari pemerintah tidak bisa memimpin Jakarta. "Kalau kemudian melonjak 1.000 persen pengangguran salahkan pemerintah berarti wakilnya (Pj gubernur) memang nggak bisa menjalankan atau tidak bisa memimpin Jakarta. Jadi si Pj (Heru Budi) itu harus minta maaf," kata Hensat di Jakarta, Jumat (2/8/224) Hensat mencermati masalah tersebut menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari-Juni 2024 yang menunjukkan sebanyak 32.064 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan 7.469 atau hampir 1.000 persen tenaga kerja di PHK. Hensat membandingkan dengan kinerja gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan saat memimpin Jakarta periode 2017-2022. Dia menyebut program yang dibuat Anies pada saat
DEMOCRAZY.ID - Analis Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat menilai melonjaknya jumlah pengangguran di DKI Jakarta menunjukkan bahwa Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang merupakan perwakilan dari pemerintah tidak bisa memimpin Jakarta. "Kalau kemudian melonjak 1.000 persen pengangguran salahkan pemerintah berarti wakilnya (Pj gubernur) memang nggak bisa menjalankan atau tidak bisa memimpin Jakarta. Jadi si Pj (Heru Budi) itu harus minta maaf," kata Hensat di Jakarta, Jumat (2/8/224) Hensat mencermati masalah tersebut menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari-Juni 2024 yang menunjukkan sebanyak 32.064 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan 7.469 atau hampir 1.000 persen tenaga kerja di PHK. Hensat membandingkan dengan kinerja gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan saat memimpin Jakarta periode 2017-2022. Dia menyebut program yang dibuat Anies pada saat