Ordo Ab Chao: 'Menemukan Tatanan Baru Setelah Kekacauan Politik di Era Jokowi'

Ordo Ab Chao: 'Menemukan Tatanan Baru Setelah Kekacauan Politik di Era Jokowi'

“Ordo ab chao” adalah frasa dalam bahasa Latin yang berarti “tatanan dari kekacauan.” Ungkapan ini sering dikaitkan dengan konsep menciptakan struktur, stabilitas, atau pemerintahan dari kondisi yang kacau atau tidak teratur. 

Frasa ini terkait dengan berbagai tradisi filosofis, politik, dan esoteris, dan kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan tatanan atau sistem baru setelah periode kekacauan atau ketidakstabilan.

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sorotan tajam dalam sejarah politik Indonesia. 

Banyak pihak menilai bahwa periode ini ditandai dengan ketidakstabilan dan kekacauan yang signifikan dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial bangsa. 

Konsep “ordo ab chao” atau “tatanan dari kekacauan” menjadi relevan dalam konteks ini, di mana ada harapan bahwa setelah masa kekacauan ini, akan muncul tatanan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kekacauan di Era Jokowi

Pemerintahan Jokowi ditandai oleh sejumlah kebijakan kontroversial yang dianggap telah merusak tatanan yang ada. Beberapa contoh dari apa yang dianggap sebagai “kekacauan” dalam era ini meliputi:

Kebijakan Ekonomi yang Tidak Konsisten: Kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, termasuk meningkatnya utang negara, program infrastruktur besar-besaran yang dinilai tidak efisien, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan.

Pelemahan Lembaga Negara: Institusi-institusi penting seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga hukum lainnya dikritik karena mengalami pelemahan, baik secara struktural maupun fungsional, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Polarisasi Sosial dan Politik: Kebijakan yang dianggap cenderung memecah belah masyarakat, baik melalui retorika politik maupun melalui kebijakan yang diskriminatif, menciptakan ketegangan yang signifikan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Ordo ab Chao: Tatanan dari Kekacauan

Dalam konteks filsafat politik, “ordo ab chao” sering kali digunakan untuk menggambarkan bagaimana setelah periode kekacauan, suatu tatanan baru dapat muncul. 

Hal ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses alami di mana elemen-elemen dalam masyarakat dan pemerintahan bereaksi terhadap kekacauan yang ada dan membentuk struktur baru yang lebih stabil.

Fase Transisi: Mencari Tatanan Baru

Ketika pemerintahan Jokowi berakhir, Indonesia kemungkinan akan memasuki fase transisi yang krusial. 

Selama fase ini, akan ada upaya untuk membentuk kembali tatanan yang telah porak-poranda. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada pembentukan “ordo” atau tatanan baru antara lain:

Kebangkitan Kepemimpinan Baru: Kepemimpinan baru yang muncul setelah Jokowi diharapkan akan membawa visi yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, yang mampu memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Reformasi Kelembagaan: Pembenahan institusi-institusi negara yang telah mengalami degradasi selama era Jokowi akan menjadi langkah penting dalam membentuk tatanan baru yang lebih kuat dan transparan.

Rekonsiliasi Sosial: Mengatasi polarisasi sosial dan politik yang terjadi selama pemerintahan Jokowi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih bersatu dan harmonis, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas politik dan sosial.

Kesimpulan

Era Jokowi telah meninggalkan jejak kekacauan yang signifikan dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. 

Namun, sesuai dengan konsep “ordo ab chao,” ada harapan bahwa dari kekacauan ini akan muncul tatanan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. 

Kepemimpinan yang bijak, reformasi kelembagaan, dan rekonsiliasi sosial akan menjadi elemen kunci dalam proses transisi ini. 

Meskipun tantangan yang dihadapi besar, sejarah telah menunjukkan bahwa tatanan baru yang lebih baik dapat muncul dari kekacauan, asalkan proses transisi dikelola dengan baik dan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. ***