Minus Investasi, Upacara 17 Agustus 2024 di IKN Yang Terakhir?

Minus Investasi, Upacara 17 Agustus 2024 di IKN Yang Terakhir?

Di balik upacara Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Presiden Jokowi tampaknya ingin memikat investasi. Jangan sampai upacara tahun ini menjadi yang terakhir di IKN, karena proyeknya mangkrak.

Intinya ya investasi harus ada. Dengan segala cara. Kalau mangkrak, tak beda proyek Hambalang di era SBY. Karena, mengandalkan seluruh pembiayaan IKN sebesar Rp466 triliun dari APBN, sangatlah tidak mungkin.

Lewat upacara, Jokowi ingin merubah ekspektasi investor yang semula ogah menjadi berbondong-bondong masuk ke IKN. Tapi ya bukan perkara mudah. Bahkan ada yang menyebut lelaku Jokowi ini tak lebih dari mission is imposible.

Sejak awal dibangun, megaproyek IKN bak proyek 'kutukan' karena dijauhi investor asing yang benar-benar punya duit. Bahkan, Softbank, sebuah perusahaan investasi asal Jepang yang didirikan pada 1981, mundur dari IKN pada Maret 2022.

Padahal, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengeklaim Softbank siap menggelontorkan ana US$100 miliar untuk pembangunan IKN.

Dengan asumsi nilai tukar (kurs) Rp14.000/US$, nilai tersebut setara Rp1.400 triliun. Lebih dari cukup untuk membangun IKN yang diestimasikan perlu dana Rp466 triliun.

Pasca Softbank mundur, Luhut kembali sesumbar, sudah ada penggantinya yakni investor dari Uni Emirat Arab (UEA). Mereka siap cemplungkan duit US$20 miliar ke IKN.

Termasuk Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), dikabarkan kepincut investasi di IKN.

Meminjam istilah presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, pernyataan Luhut hanya menjadi 'omon-omon' saja. Tak ada bukti sampai saat ini.

Kini, Jokowi tetap ingin merubah persepsi pemilik dana besar di dunia terhadap IKN. Mau tak mau, upacara Kemerdekaan RI ke-79 harus digelar di IKN. Tentu saja dengan segala risikonya.

Khusus tahun ini, upacara digelar di Jakarta dan IKN. Tentu saja berdampak kepada bengkaknya anggaran. Khususnya untuk penyelenggaraan upacara di IKN, biayanya mahal. Bahkan ada yang menaksir Rp500 miliar habis untuk acara yang berlangsung sehari itu.

Tamu undangan HUT ke-79 RI, belum datang saja, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) sudah menyewa seribu kendaraan mewah yang harganya macam-macam, mulai Rp5 juta hingga Rp25 juta per hari. Belum lagi biaya penginapan, tiket pesawat dan uang saku kalau ada.

"Kalau menurut saya, ini upaya Pak Jokowi untuk memobilisasi citra IKN, lewat kemewahan dengan hadirnya para petinggi negara saat upacara kemerdekaan RI di sana," kata ekonom senior dari IPB University, Prof Didin S Damanhuri kepada Inilah.com.

Namun, kata Prof Didin, persepsi investor terhadap KN tidak akan beranjak. Artinya, gemerlap peringatan ke-79 Kemerdekaan RI di IKN tidak merubah apa-apa.

"Investor itu punya intelijen bisnis lho, jangan salah. Mereka akan menyelidiki dan mencari data-data tentang banyak hal sebelum investasi. Karena mereka ngin untung besar dan cepat," paparnya.  

Misalnya, lanjut Prof Didin, ada investor aing yang tertarik membangun hotel atau pusat perbelanjaan di IKN, tentu melakukan berbagai kajian atau analisis sebelumnya.

Tentu saja, sbelum investasi, para pemilik modal, menilai IKN dari banyak perspektif. Mulai dari potensi pasar, jumlah penduduk, fasilitas infrastruktur dan banyak hal termasuk break event point (BEP) alias kapan balik modal. 

Pengusaha akan lebih tertarik membangun bisnis atau investasi di daerah yang pasarnya menjanjikan. Artinya, jumlah penduduk daerah itu cukup besar.

Buat apa membangun hotel, mal, rumah sakit, sekoah, bank atau apa saja di daerah yang penduduknya masih sedikit. Atau aksesnya susah, air minum belum tersedia, pasokan listriknya terbatas dan sebagainya.

Jangankan investor, Aparatur Sipil Negara (ASN) saja ogah pindah ke IKN. Hingga mereka dipaksa bahkan dijanjikan bonus hingga ratusan juta.

"Ini semua sudah salah sejak awal karena IKN yang dipaksakan. Mulai legislasinya, tidak melibatkan publik yang memadai sehingga komprehensif. Urusan lingkungan, kesediaan air minum. Katanua smart city yang hijau, tapi justru terbalik yang terjadi," kata Prof Didin.

Dia pun menyebut kesalahan besar dalam pola pembangunan IKN yang melibatkan investor. Karena, IKN itu menyangkut kedaulatan egara yang seyogyanya dibangun dengan kekuatan sendiri, bukan investor apalagi asing.

"Bagaimana sisi security dong? Negara tetap harus berdaulat gitu-loh. Jangan bergantung ke asing, apalagi pemerintah saat ini kan dekat dengan China," ungkapnya.

Susahnya Hidup di IKN

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Prof Sulfikar Amir membeberkan banayknya hambatan dalam pembangunan megaproyek IKN.

Dia pun khawatir IKN tak bisa selesai sesuai target. Karena investor sulit untuk tertarik dengan IKN. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketersediaan air.

"Untuk saat ini mereka tidak bisa menggunakan air tanah karena tidak ada kandungan air tanah di sana. Jadi, mereka mengambil air dari sungai," ungkap Prof Sulfikar.

Selain itu, masalah listrik juga belum sepenuhnya terselesaikan. "Listrik masih dibangun, beberapa fasilitas di sana itu masih mengandalkan motor diesel," tambahnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga masih belum tuntas. Saat ini, perjalanan dari Balikpapan menuju IKN memakan waktu sekitar dua jam.

"Mereka sedang membangun jalan tol yang bisa mempercepat perjalanan dari Balikpapan menuju IKN. Kalau jalan tol ini selesai, waktu tempuhnya sekitar 40 sampai 50 menit, tapi karena belum selesai, jalan tol ini terpotong-potong," jelasnya.

Ia menambahkan, upacara 17 Agustus ini, jalan yang terpotong-potong itu, akan digunakan agar waktu tempuh menjadi sekitar 70 sampai 80 menit.

Sampah menjadi isu lain yang perlu perhatian serius. "Sekarang mereka masih mencari model pengelolaan sampah yang tepat, dan ini menjadi salah satu sektor yang dicarikan investor," ujar Prof Sulfikar.

Pengelolaan sampah yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di IKN. Dari 106 proyek yang dikerjakan dalam tiga batch, progresnya sangat bervariasi.

"Batch pertama itu yang paling banyak, sekitar 40 paket, sudah mencapai sekitar 82 persen. Batch kedua sekitar 40 persen, dan batch ketiga hanya 8 persen," jelasnya.

Pembangunan gedung-gedung kementerian, istana, dan perumahan termasuk dalam batch pertama, dengan rata-rata progres sekitar 48 persen. Namun, tidak ada satu pun proyek yang sudah mencapai 100%.

Pembangunan IKN Nusantara masih menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diatasi.

Mulai dari ketersediaan air, listrik, infrastruktur jalan, hingga pengelolaan sampah, semua perlu mendapatkan perhatian khusus.

Dengan berbagai kendala ini, apakah IKN Nusantara bisa memenuhi ekspektasi sebagai ibu kota baru Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Sumber: Inilah