'Melawan Pembangkangan Konstitusi Jokowi dan Partai Pendukungnya Yang Mendelegitimasi Pilkada 2024' Para pakar hukum tata negara hingga pakar kepemiluan serta pegiat dan aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyuarakan pernyataan sikap terkait Badan Legislasi DPR yang menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Sehari sebelumnya, MK menurunkan ketentuan ambang batas Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam pernyataan sikap dan juga seruan perlawanan yang disampaikan secara tertulis di Jakarta, Rabu (21/8/2024), Constitutional and Administrative Law Society menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Koalisi Indonesia Maju Plus ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) dengan mengabaikan dua
'Melawan Pembangkangan Konstitusi Jokowi dan Partai Pendukungnya Yang Mendelegitimasi Pilkada 2024' Para pakar hukum tata negara hingga pakar kepemiluan serta pegiat dan aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyuarakan pernyataan sikap terkait Badan Legislasi DPR yang menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Sehari sebelumnya, MK menurunkan ketentuan ambang batas Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam pernyataan sikap dan juga seruan perlawanan yang disampaikan secara tertulis di Jakarta, Rabu (21/8/2024), Constitutional and Administrative Law Society menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Koalisi Indonesia Maju Plus ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) dengan mengabaikan dua