Ketika ‘Raja Jawa’ Lengser, ‘Marionette’ Pun Tersungkur Dari Pucuk Beringin

Ketika ‘Raja Jawa’ Lengser, ‘Marionette’ Pun Tersungkur Dari Pucuk Beringin

“…Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini… Sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkanlah. Enggak perlu."

Itulah pidato pertama Bahlil Lahadalia usai resmi menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar pada Munas XI Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). 

Belakangan ucapan ini dia klarifikasi hanya sebatas candaan belaka, tanpa menjelaskan siapa sosok 'Raja Jawa' yang dia maksud.

Dalam politik, kata-kata bukan sekadar apa yang terungkap atau terujarkan. Melalui analisis sosio-pragmatik, dapat dilihat bahwa pernyataan ini bukan cuma candaan, melainkan sebuah komunikasi strategis yang penuh dengan makna sosial dan politik.

Pernyataan Bahlil pun segera memicu spekulasi di kalangan publik dan media, semua menduga-duga—dan sepertinya seragam—‘Raja Jawa’ yang dimaksud Bahlil adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Ada yang menilai ucapan ini sebagai hinaan terhadap Raja Jawa—misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono X—tanpa rasa bersalah Bahlil menggambarkan ‘Raja Jawa’ sebagai representasi figur powerfull, kejam dan bengis.

Ada juga yang menilai Bahlil secara tidak sadar mengakui bahwa dirinya hanyalah ‘Marionette-nya’ Jokowi. Marionette adalah seni pertunjukan boneka dari Eropa yang digerakkan dengan tali dari atas. Orang yang mengoperasikannya disebut manipulator yang tak kelihatan, ada di balik layar. Di Jawa, disebut wayang dan dalang. "Jadi memang Bahlil bukan sebagai pribadi, tetapi Ketua Umum Golkar memperlihatkan dengan baik bahwa dia adalah petugas dari Joko Widodo," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip dari siniarnya, Sabtu (24/8/2024).

Rocky meyakini, ucapan tersebut bukan sekadar selip lidah melainkan sebuah penegasan dari alam bawah sadar Bahlil, memang dirinya dipersiapkan untuk mengambil alih Golkar dari Airlangga Hartarto. 

“Karena dia dari awal didesain untuk memimpin Golkar berdasarkan perintah sang Raja Jawa kan,” tuturnya.

Rumor cawe-cawe Jokowi meng-endorse Bahlil ke kursi ketum sudah lama berembus. Sebelum diresmikannya Bahlil sebagai ketum beringin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah sudah mengingatkan, bahwa munculnya nama Bahlil bukan lagi mempertimbangkan sosok dari kapasitasnya, melainkan siapa sosok yang berada di belakangnya. “Intervensi kuat hanya mungkin dilakukan oleh kekuasaan. Sehingga Bahlil bukan lagi soal kapasitas, melainkan soal ia menjadi 'tangan' siapa," kata dia kepada Inilah.com, Jakarta.

Keberadaan Jokowi sebagai penguasa punya kontribusi nyata bagi Bahlil untuk bisa duduk di singgasana beringin. Asal tahu saja, ongkos untuk jadi ketua umum partai tidak sedikit, butuh kekuasaan untuk menghimpun dana besar. Ketum Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) pada Juli 2023, terang-terangan menyebut ongkos politik untuk dapat menjadi ketua umum Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. 

"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya di Jakarta, Senin (31/7/2023), dikutip dari Antara.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin blak-blakan menyebut Bahlil menjadi ketua umum Golkar karena kekuasaan dan uang. Ia merasa miris karena ada banyak sekali kandidat calon ketua umum di Golkar, lebih baik ketimbang Bahlil. 

“Bahlil, kenapa bisa loncat langsung jadi ketum (Golkar), karena ada kekuasan dan ada uang. Saya enggak tau kok tiba-tiba (Bahlil) datang dari luar, tapi yang di dalam tidak satu pun berani mengajukan diri, apalagi melawan. Secepat itu kayak kita main sulap saja,” ujarnya dalam podcast Abraham Samad Speakup, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Bila benar Jokowi ada di balik kesuksesan Bahlil merebut Golkar, tentu bantuan ini bukan cuma-cuma. Peneliti politik dari BRIN Prof. Firman Noor mengatakan peristiwa yang menimpa beringin merupakan implikasi dari interest Jokowi agar tetap bisa mengendalikan politik di Indonesia. “Karenanya kekuasaan hari ini harus memastikan eksistensinya. Apalagi target penguasa hari ini bukan 2024 atau 2029 tapi lebih dari itu. Step by step mulai disusun sampai ke anak dan cucunya," kata Firman Noor dalam acara diskusi publik 'Siapa Cawe-Cawe Dalam Gonjang Ganjing Partai Golkar?' di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Belum pasti posisi apa yang akan diberikan Bahlil kepada Jokowi di dalam tubuh Golkar. Bisa saja Jokowi akan menduduki Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, atau Dewan Pakar Partai Golkar. Soal AD/ART partai yang mewajibkan pengabdian minimal selama lima tahun bukan sebuah hambatan, aturan itu bisa diubah semaunya. Ridwan Kamil, misalnya, bergabung dengan Partai Golkar pada Rabu, 18 Januari 2023. 

Pada saat itu juga, Ridwan Kamil langsung diberi jas kuning, kartu tanda anggota, sekaligus jabatan Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Bappilu. Perlakuan spesial terhadap Ridwan Kamil itu seharusnya melanggar Pasal 18 Huruf a AD/ART yang dirancang dalam Munas X Partai Golkar pada 2019. Namun langkah Ridwan Kamil mulus langsung ke pucuk struktural partai.

“Saya pikir Golkar adalah partai yang sangat cair ya. Sehingga sangat tergantung pada bargaining position yang ditawarkan kepada faksi-faksi yang ada di Golkar. kalau memang yang ditawarkan menguntungkan pada faksi-faksi Golkar itu sendiri, Jadi bisa saja diposisikan di situ,” ucap pengamat politik Emrus Sihombing saat berbincang pada Inilah.com. 

Ketum Seumur Jagung?

Meski Bahlil terpilih secara aklamasi, bukan berarti tidak ada gejolak internal. Baru-baru ini, sejumlah kader Partai Golkar menggugat hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI Partai Golkar yang menghasilkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum baru Golkar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Gugatan bernomor 762/Pdt.Su-Parpol/2024/PN Jkt.Brt ini didaftakan tertanggal 23 Agustus 2024.

Salah satu kader Golkar yang masuk dalam daftar penggugat adalah M. Rafik. Dia menyebut Munas tertanggal 20-21 Agustus 2024 di JCC Senayan melanggar AD/ART hasil Munas ke-X tahun 2019. Ia menjelaskan bahwa perintah melaksanakan Munas ke-XI secara tegas termaktub dalam AD/ART Partai Golkar hasil Munas pada tahun 2019, di mana disebutkan Munas digelar setiap 5 tahun sekali di Bulan Desember.

Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketum pada 10 Agustus 2024, kemudian DPP Golkar menggelar rapat pleno dan menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Plt ketum.

Karena itu, menurutnya, AGK dan Sekjen bersama kepengurusan lainnya meneruskan sisa masa jabatan sampai Desember 2024, baru kemudian mereka bertugas menggelar Munas ke-XI sesuai jadwal, bukan justru mempercepat Munas pada pertengahan Agustus.

Selain menggugat ke PN Jakbar, Rafik dan kader Golkar lainnya juga bersurat secara resmi ke Kemenkumham RI, meminta untuk sementara Kemenkumham RI cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak menerima berita acara perubahan Badan Hukum Partai Golkar periode 2019-2024 sebab ada perkara yang tengah berjalan di pengadilan.

"Makanya salah satu gugatan kita ke PN meminta PN tuh membatalkan seluruh hasil Munas ke-XI tanggal 20-21 Agustus 2024 di Jakarta inkonstitusional karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah," kata Rafik di Jakarta, Sabtu (24/8/2024)

Munculnya gugatan ini bisa saja disimpulkan sebagai akal-akalan belaka, karena bukan mustahil gugatan ini sekadar gertak sambal kader-kader Golkar untuk bernegosiasi dengan Bahlil agar mereka masuk jajaran struktur DPP Golkar, mendapat rekomendasi Pilkada, atau posisi lainnya.

Akan tetapi bisa juga menjadi ancaman nyata, bila Bahlil menganggapnya sebagai angin lalu, tanpa persiapan mitigasi. Jika Jokowi sang ‘Raja Jawa’ lengser, kemudian penggugat memenangkan perkara hingga kasasi, maka SK pencabutan pengurus DPP Golkar bisa setiap saat diterbitkan, ujungnya akan segera menggelar Munaslub, menggeser Bahlil dari kursi singgasana yang baru sebentar ia nikmati keempukannya. 

Sumber: INILAH