Kebijakan Manipulatif Jokowi Harus Dipertanggungjawabkan: 'Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Permohonan Maaf' Kebijakan seorang presiden seharusnya mencerminkan komitmen kepada rakyat dan transparansi dalam pengelolaan negara. Namun, sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa jabatannya menimbulkan kontroversi dan kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa beberapa kebijakan Jokowi manipulative. Lebih menguntungkan segelintir pihak, termasuk keluarganya sendiri, daripada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa contoh nyata dari kebijakan manipulatif ini mencakup isu impor beras, pembagian bantuan sosial (bansos), pengelolaan tambang nikel, investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) baru, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan komitmen anti korupsi serta utang. Impor Beras yang Kontroversial Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan tajam adalah kebijakan impor beras. Pada awal masa jabatannya, Jokowi sering menekankan pentingnya swasembada pangan dan ...
Kebijakan Manipulatif Jokowi Harus Dipertanggungjawabkan: 'Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Permohonan Maaf' Kebijakan seorang presiden seharusnya mencerminkan komitmen kepada rakyat dan transparansi dalam pengelolaan negara. Namun, sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa jabatannya menimbulkan kontroversi dan kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa beberapa kebijakan Jokowi manipulative. Lebih menguntungkan segelintir pihak, termasuk keluarganya sendiri, daripada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa contoh nyata dari kebijakan manipulatif ini mencakup isu impor beras, pembagian bantuan sosial (bansos), pengelolaan tambang nikel, investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) baru, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan komitmen anti korupsi serta utang. Impor Beras yang Kontroversial Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan tajam adalah kebijakan impor beras. Pada awal masa jabatannya, Jokowi sering menekankan pentingnya swasembada pangan dan ...