Kata Habib Kribo Zen: Anggota Paskibraka Berjilbab Bukan Kewajiban!

DEMOCRAZY.ID - Polemik aturan kewajiban anggota paskibraka untuk melepas jilbab bagi perempuan terus bergulir.

Dalam sebuah talkshow Catatan Demokrasi yang ditayangkan TvOne, Habib Kribo Zen menilai jika aturan tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus ditaati.

Lagi pula, menurut tafsir Habib Kribo, tidak ada perintah wajib dalam Al-Quran bagi seorang wanita untuk berjilbab.

Menurutnya penggunaan hijab bagi perempuan merupakan anjuran agar menjadi tameng dan untuk menjaga pandangan orang lain.

"Itu, kan, sukarelawan mereka, hasil kompromi antara BPIP dengan anggota paskibraka wanita. Artinya tidak ada paksaan, kan?" kata Habib Kribo di acara tersebut dikutip Rabu, 21 Agustus 2024.

Bagi Habib Kribo, syariat menggunakan jilbab jika diwajibkan maka secara bersamaan akan ada ancaman, yakni murka Tuhan.

"Dalam Al-Quran kalau itu kewajiban Tuhan akan menambahkan ayatnya dengan murka-Nya. Tapi, kan, nggak?" ujar Habib Kribo.

Di sisi lain Ustaz Hilmi Firdaus yang menjadi salah satu pembicara menentang pernyataan tersebut.

Menurutnya, yang jadi fatal dari aturan yang diatur oleh BPIP yakni melarang mutlak bagi anggota paskibraka wanita yang berjilbab untuk melepasnya.

Kata Ustaz Hilmi, tindakan tersebut merupakan sebuah diskriminasi terhadap seorang anggota paskibraka berjilbab.

Ia juga menduga BPIP melakukan intervensi melalui aturan yang dibuat, sehingga seolah ada paksaan kepada anggota paskibraka berjilbab untuk melepasnya.

"Sekarang yang harus kita garis bawahi adalah diskriminasi dan intervensi (kepada) adik-adik kita muslimah paskibraka yang berhijab untuk melepas jilbabnya. Kalau nggak bisa dilepas dia (muslimah paskibraka) nggak bisa lanjut," terangnya.

Reaksi Majelis Ulama Indonesia, Apa?

Menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Ziyad, kegaduhan mengenai aturan berjilbab bagi anggota paskibraka tidak boleh terulang kembali.

Menurutnya aturan yang dibuat BPIP saat ini harus dievaluasi. Indonesia tumbuh dan berkembang dengan keberagaman suku dan agama.

Ia bahkan menyinggung norma-norma pancasila yang di mana sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar bahwa Indonesia sangat majemuk.

Seharusnya BPIP bisa menghormati dari setiap kalangan dari berbagai latar belakang calon anggota paskibraka, entah yang berjilbab maupun tidak.

Lagi pula, Ziyad mengatakan proses penjaringan anggota Paskibraka akan melalui berbagai pemahaman.

"Tetapi sekali lagi ini nggak boleh terulang karena ini akan ada proses yang disebut skulerisasi, liberalisasi di kalangan para pelajar," katanya.

Ziyad menyebut tidak ada yang salah dari sistem pendidikan nasional.

Sebab tujuan dari pendidikan nasional tak lain untuk mencetak generasi bangsa yang berakhlak.

"Padahal tujuan sistem pendidikan nasional jelas sekali ini bagian dari pembentukan karakter, untuk apa? Untuk berakhlak," bebernya.

Tak berhenti di situ. Ziyad juga menyinggung pendapat Habib Kribo yang tak sependapat bahwa berjilbab bukan kewajiban.

Ia menerangkan penafsiran ayat Al-Quran harus merujuk kepada para ulama yang ahli di bidangnya.

Kita tak bisa berpendapat dan menafsirkan sendiri, khususnya persoalan berjilbab bagi seorang perempuan.

Ziyad bertanya balik, apakah Habib Kribo mengikuti pendapat jumhur ulama atau hanya sebagian pendapat?

"Maka itu dimulai dari tadi itu. Soal Habib (Kribo) nggak setuju bahwa ini nggak wajib, itu direken.

"Tetapi yang menafsirkan kewajiban berjilbab ini adalah para mufasir (ulama). Tapi, kan, ada mufasir nggak setuju? Tapi yang jumhur (sebagian besar), kita mau yang jumhur atau yang minor?" tanya Ziyad kepada Habib Kribo yang hanya diam seribu bahasa.

Sumber: Disway