DEMOCRAZY.ID
%20(Custom)%20(1).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti permohonan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indonesia baru-baru ini.
Hasto mengaku tidak dapat menerima permintaan maaf Jokowi sebelum Jokowi mempertanggungjawabkan segala kebijakannya.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu malam (3/8/2024).
Hasto lantas menyinggung PDIP yang kerap kali menentang kebijakan impor beras.
Ia beralasan dengan ketidakjelasan data seharusnya membuat pemerintah mempertimbangkan untuk mengimpor beras.
"Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujarnya.
Karena itu, Hasto menegaskan PDIP menuntut seorang presiden untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada rakyat, bukan meminta maaf saja.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, yang diungkapkan saat acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam (1/8/2024).
Dalam sambutannya, Jokowi juga mengatasnamakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memohon maaf di hadapan ribuan undangan pada acara pembuka yang memulai rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan menjelang HUT ke-79 RI tersebut.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan Kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Jokowi.
Sumber: Inilah
