DEMOCRAZY.ID
%20(Custom)%20(1).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Ahmad Affandi menyebut megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), tak lebih dari penjajahan gaya baru (neo kolonialisme) dari penguasa.
Dalam acara Ngobrol Asyik Online (Ngaso) bertajuk “Mirisnya Upacara Kemerdekaan IKN: Pesta di Tengah Krisis” yang diadakan Forest Watch Indonesia (FWI), Selasa (20/8/2024), Aji menyampaikan pemikirannya.
Dia membuat sebuah analogi sederhana terkait penampilan IKN saat ini bak ruang tamu dalam sebuah rumah. Rumah itu dihuni seorang ayah, istri dan anak-anak.
Di mana, setiap anggota keluarga, memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya istri, membutuhkan biaya untuk kesehatan dan pendidikan bagi dirinya dan anak-anak.
Selain itu, dia butuh bahan pangan untuk kehidupan sehari-hari. Peran ayah sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan itu.
Alih-alih memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sang ayah justru lebih fokus mempercantik ruang tamu (IKN).
Dia ingin tampilan ruang tamu menonjol cantiknya dan memikat setiap mata yang memandang.
Alasan sang ayah, jika memiliki ruang tamu yang menawan maka seluruh kebutuhan keluarga akan otomatis terpenuhi.
Selanjutnya Aji menyampaikan dialog antara suami dan istri dengan nada sindirian kepada pemerintah.
“Setiap tamu yang datang pasti terkagum-kagum dengan ruang tamu kita. Tapi kamu jangan cerita, kalau uang sekolah anak-anak kita belum dibayar. Jangan ngomong-ngomong kalau kita sudah tidak punya uang untuk biaya kesehatan.” kata Aji, dikutip Rabu (21/8/2024).
Apa yang terjadi saat ini di IKN, menurut Aji, merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang dipertontonkan penguasa.
Di tengah masalah ekonomi dan seretnya keuangan negara, pemerintah tetap saja menjadikan megaproyek IKN senilai Rp466 triliun sebagai prioritas.
"Dengan mata telanjang, kita diperlihatkan bagaimana ketidakberpihakan pemerintah terhadap persoalan rakyat. Banyak kebijakan yang tidak memiliki urgensi dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Sebaliknya, rakyat terus ditekan melalui berbagai macam pajak dan aturan yang memberatkan," kata Aji.
Pemerintahan Jokowi, kata Aji, seolah-olah tidak peduli dengan masalah pendidikan yang semakin mahal, serta akses yang semakin sulit.
"Akses pendidikan yang sulit adalah masalah lama yang hingga kini belum terselesaikan. Ada begitu banyak permasalahan yang sebenarnya bisa segera diatasi, tetapi malah diabaikan. Termasuk mahalnya biaya pendidikan," tambahnya.
Intinya, kata Aji, pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan berbagai proyek kakap seperti IKN.
Sementara kebutuhan dasar masyarakat, diabaikan. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dilawan.
"Pembangunan IKN menjadi simbol ambisi besar pemerintah Indonesia saat ini. Proyek ini juga simbol ketidakpedulian terhadap masalah mendasar yang dihadapi masyarakat," pungkasnya.
Sumber: Inilah
