DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle menyoroti kemegahan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pasalnya, dibalik kemegahan tersebut, sebanyak empat hektar mangrove terpaksa dihancurkan sebagai mobilisasi alat berat.
Penghancuran tersebut mengakibatkan flora dan fauna terancam keberlanjutan hidupnya.
Sehingga, warga lokal yang pun kerap berkonflik dengan pemerintah setempat beberapa tahun belakangan.
“Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk habitat flora dan fauna di sekitarnya, kian rentan dikorbankan untuk pembangunan oligarki. Kebijakan ini menjadi ironi di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini,” kata Mappaselle dikutip siaran pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (17/8/2024).
Pernyataan ini sejalan dengan peringatan HUT ke-79 RI yang berlokasi tidak jauh dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelarnya dengan megah di IKN.
Peringatan ini diikuti oleh sejumlah organisasi dan masyarakat sipil di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang dibuka dengan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79.
Puluhan masyarakat dari sejumlah desa serta organisasi masyarakat sipil menggelar upacara bendera di kawasan Pantai Lango, Kecamatan Penajam dan dilanjutkan dengan pembentangan sebuah kain merah berukuran 50×15 meter dengan corak tulisan putih berbunyi “Indonesia is not for sale, Merdeka!” di Jembatan Pulau Balang oleh sejumlah aktivis Greenpeace.
Sejumlah banner lainnya terkembang dari atas perahu-perahu kayu yang melakukan parade kemerdekaan di perairan di bawah jembatan.
Beberapa di antaranya bertuliskan “Selamatkan Teluk Balikpapan”, “Tanah untuk Rakyat”, “Digusur PSN, Belum Merdeka 100%”, “Belum Merdeka Bersuara”, “79 Tahun Merdeka, 190 Tahun Dijajah”, dan lainnya.
Selain ancaman keselamatan flora dan fauna, pembangunan IKN juga jelas membebani keuangan negara.
Hingga saat ini, pemerintahan Jokowi sudah menggelontorkan Rp72,3 triliun APBN untuk proyek senilai Rp466 triliun tersebut, sembari terus mencari investor dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai gula-gula insentif pajak.
Pemerintah juga menghabiskan Rp87 miliar–membengkak dari tahun sebelumnya–untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN.
“APBN yang seharusnya diinvestasikan untuk kepentingan mendesak kesejahteraan rakyat malah dihambur-hamburkan demi proyek mercusuar yang menyengsarakan rakyat. Laporan “Ibu Kota Baru untuk Siapa” dari Koalisi #BersihkanIndonesia menemukan indikasi bahwa penerima keuntungan dari proyek bisnis ini tak lain elite ekonomi-politik yang terhubung dengan pemerintahan saat ini,” kata Meike Inda Erlina, Juru Kampanye Trend Asia.
Pemerintah seharusnya bisa berfokus memulihkan Kalimantan Timur yang tengah dilanda krisis multidimensi ini.
Alih-alih melakukan hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru melanggengkan praktik kolonial dengan memberi pengampunan dosa dan bonus berbisnis pengadaan infrastruktur di IKN kepada para investor dan oligarki.
Pembangunan megaproyek IKN pun bukan hanya mendatangkan masalah bagi warga di Pulau Kalimantan.
Masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, ikut terpapar debu akibat pertambangan batu dan kerikil untuk bahan material IKN.
Pemindahan ibu kota negara secara tiba-tiba tanpa mengoreksi watak pembangunan selama ini yang ekstraktif dan tidak berkelanjutan adalah langkah keliru.
Perlu ada perombakan kebijakan struktural yang lebih komprehensif, partisipatif, dan inklusif, yang mengedepankan kelestarian lingkungan, sehingga proyek pembangunan sebuah kota tidak menjadi mainan bagi segelintir oligarki.
Sumber: Inilah
