DEMOCRAZY.ID
%20(Custom)%20(1).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pada jumpa pers di komplek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Senin pekan lalu (12/8/2024), Prabowo tegaskan akan lanjutkan megaproyek ini.
Prabowo sebagai Presiden Terpilih pun menyatakan akan berkantor di IKN setelah dirinya dilantik.
“Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan,” kata Prabowo dilansir dari YouTube METROTV.
Optimisme dari Prabowo itu muncul di tengah investasi dari swasta dan investor asing yang seret.
Walaupun telah disebutkan sudah ada empat investor asing yang sudah masuk dari beberapa negara seperti Jepang.
Pembangunan IKN masih membutuhkan dana yang sangat besar sampai Rp466 triliun.
Maka dari itu, meski ada progres investasi yang masuk ke IKN, masih sangat jauh dari kebutuhan yang diperlukan.
Untuk menarik minat para investor, Presiden Jokowi bahkan menerbitkan peraturan sebagai upaya percepatan pembangunan di IKN.
Presiden Jokowi mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun bagi investor yang akan menanamkan modalnya di IKN.
Di tengah situasi sulit ini, Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya menjadi salah satu investor di IKN.
“Saya di sini sebagai investor,” ujar Prabowo kepada para awak media saat akan melangsungkan Sidang Kabinet pada 12 Agustus 2024 lalu.
Juru bicara dari Prabowo menyebutkan bahwa hal itu adalah bentuk komitmen pemerintahan mendatang.
Selain itu, Prabowo memberikan sinyal jika investasi di IKN sangat menguntungkan.
“Pertama itu adalah statement yang menunjukkan pernyataan komitme. Jadi simbolisasi komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan agenda di IKN,” ucap Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Pernyataan Prabowo yang mengaku sebagai salah satu orang yang berinvestasi itu adalah kepercayaan yang memberikan nilai positif menurutnya.
Namun, seorang ahli ekonomi digital menilai pernyataan Prabowo adalah sinyal yang mengkhawatirkan dalam pembangunan IKN.
“Saya sih melihatnya ini suatu yang memang investor itu sudah ragu untuk investasi di IKN atau tidak?” jelas Nailul Huda.
Menurutnya kekhawatiran itu karena investor lokal maupun asing tidak banyak yang tertarik masuk ke IKN.
Jika tidak ada investor, kelanjutan pembangunan IKN akan membebankan dari APBN.
Sedangkan dalam total anggaran pembangunan IKN, APBN hanya mendanai 20 persen dari Rp466 triliun.
Sehingga pemerintah harus sesegera mungkin mencari investor yang akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sumber: AyoBandung
