DEMOCRAZY.ID - Ekonomi UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) mempertanyakanyan rendahnya nilai ganti rugi lahan rakyat yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasert Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, untuk membebaskan lahan warga PPU seluas 2.06 hektare disiapkan dana Rp140 miliar. Atau sekitar Rp67 juta per hektare. Dengan kata lain tanah warga yang dihargai Rp6.700 per meter-persegi. “Jika ganti ruginya hanya Rp6.700 per meter-persegi itu benar, jelas bahwa kebijakan ganti rugi lahan IKN tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang terdampak,” ujar ANH, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Kata Matnur, sapaan akrab ANH, rendahnya nilai ganti rugi ini, semakin menguatkan posisi pemerintah saat ini, fokus untuk kelompok elite yakni para konglomerat serta pejabat negara saja. Di sisi lain, warga lokal tidak sedikitpun mendapatkan berkah atau manfaat dari megaproyek IKN yang
DEMOCRAZY.ID - Ekonomi UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) mempertanyakanyan rendahnya nilai ganti rugi lahan rakyat yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasert Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, untuk membebaskan lahan warga PPU seluas 2.06 hektare disiapkan dana Rp140 miliar. Atau sekitar Rp67 juta per hektare. Dengan kata lain tanah warga yang dihargai Rp6.700 per meter-persegi. “Jika ganti ruginya hanya Rp6.700 per meter-persegi itu benar, jelas bahwa kebijakan ganti rugi lahan IKN tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang terdampak,” ujar ANH, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Kata Matnur, sapaan akrab ANH, rendahnya nilai ganti rugi ini, semakin menguatkan posisi pemerintah saat ini, fokus untuk kelompok elite yakni para konglomerat serta pejabat negara saja. Di sisi lain, warga lokal tidak sedikitpun mendapatkan berkah atau manfaat dari megaproyek IKN yang