HUT RI di IKN, Pesan Warga Pemaluan untuk Pemerintah: Jangan Usir Kami dari Tempat Kelahiran!

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah warga Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, masih khawatir sewaktu-waktu tempat tinggalnya akan digusur demi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).  Pasalnya janji pemerintah untuk menaikkan legalitas tanah mereka dari sertifikat hak pakai menjadi sertifikat hak milik (SHM) tak kunjung terealisasi. Suhardi, 39 tahun, seorang warga Desa Pemaluan bercerita, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Mei 2024 telah melakukan pengecekan legalitas tanah di RT. 005 dan RT. 006. Hasilnya, tidak ada satu pun warga yang memiliki SHM. "Kami sudah dari lama mau urus, tapi sangat dipersulit sekali sama Pemerintah Daerah," ujarnya kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat, 16 Agustus 2024. Suhardi merupakan salah satu warga yang mendapat sertifikat hak pakai dan hanya berlaku 10 tahun. Setelah itu lahan yang ia tempati harus dikembalikan lagi kepada negara. Pada Kamis, 11 Agustus 2024, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur berjanji kepada Suhardi