DEMOCRAZY.ID - Heboh pencatutan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan secara sepihak untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana jalur perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Kementerian Dalam Negeri memastikan tak ada kebocoran data. "Tidak ada kebocoran data, NIK seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi saat dihubungi, seperti dilansir Antara, Jumat (16/8/2024). Diungkapkan pula bahwa NIK KTP dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, baik itu secara legal maupun ilegal. Kendati begitu, Teguh menegaskan kasus tersebut tak melibatkan pihaknya, baik secara institusi maupun perorangan. "Saya kira terkait dengan penyalahgunaan atau penggunaan NIK yang dipakai sepihak untuk mendukung calon tertentu, itu tidak melibatkan dukcapil, ya, karena NIK bisa didapat dari berbagai cara,"
DEMOCRAZY.ID - Heboh pencatutan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan secara sepihak untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana jalur perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Kementerian Dalam Negeri memastikan tak ada kebocoran data. "Tidak ada kebocoran data, NIK seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara, bisa secara benar maupun salah," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi saat dihubungi, seperti dilansir Antara, Jumat (16/8/2024). Diungkapkan pula bahwa NIK KTP dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, baik itu secara legal maupun ilegal. Kendati begitu, Teguh menegaskan kasus tersebut tak melibatkan pihaknya, baik secara institusi maupun perorangan. "Saya kira terkait dengan penyalahgunaan atau penggunaan NIK yang dipakai sepihak untuk mendukung calon tertentu, itu tidak melibatkan dukcapil, ya, karena NIK bisa didapat dari berbagai cara,"