DEMOCRAZY.ID
.webp)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, mengusulkan ada beberapa nama yang menurutnya perlu dipikirkan ulang untuk diangkat kembali menjadi Menteri, mulai dari Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil Lahadalia.
"Ketiga Menteri tersebut memiliki kinerja yang tidak sesuai dan harus bertanggungjawab mengenai perekonomian Indonesia yang stagnan dan tidak tembus target 8 persen," kata Huda, Jumat (9/8/2024).
Khusus untuk Bahlil Lahadia, Huda menilai sikap Menteri Investasi itu sudah tidak benar dan keblinger tentang kebijakan investasi dan hilirisasi, sehingga tidak layak untuk dipertahankan di Pemerintahan selanjutnya.
"Khusus Bahlil ngapain juga dipertahankan. Akan timbul masalah-masalah baru seperti lingkungan dan konflik ketika Bahlil ditunjuk lagi, apalagi soal ESDM. Big no to Bahlil," ujarnya.
Sebagai informasi, Airlangga Hartato saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang perekonomian, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, dan Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Diketahui pada 21 Oktober 2024 mendatang, Prabowo Subianto rencananya akan mengumumkan susunan kabinetnya.
Pengumuman ini akan dilakukan sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, pada 6 Agustus 2024 lalu dalam acara launching buku 'Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik' karya mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat.
Kata Luhut, Prabowo akan langsung menggelar sidang kabinet pada 23 Oktober 2024, setelah mengumumkan para menterinya.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Said Abdullah Harap Kabinet Prabowo-Gibran Diisi Figur-Figur Profesional
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah menyebut, penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hak prerogratif presiden.
Ia pun mengatakan, PDIP tidak berada dalam kapasitas untuk mencampuri urusan presiden terpilih, Prabowo Subianto tersebut.
"Yang pertama, kita tempatkan secara proporsional bahwa urusan penyusunan kabinet kewenangan sepenuhnya presiden. Kami tidak punya pretensi untuk menilai apa yang dilakukan bapak presiden," sebutnya.
Akan tetapi, Said Abdullah berharap agar Prabowo Subianto menempatkan figur-figur profesional untuk beberapa kementerian penting.
Dirinya mencontohkan, posisi itu seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas).
"Hanya saya minta untuk hal-hal kalau bisa menghimbau bukan meminta, Kementerian yang strategis diberikan kepada para orang atau tokoh yang profesional," ujarnya.
Said berharap agar penyusunan kabinet yang akan dilakukan Prabowo-Gibran sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat kampanye yakni kabinet yang kuat dan solid.
Ia pun meyakini, kabinet Prabowo-Gibran nanti akan banyak diisi oleh tokoh partai yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal itu kata dia merupakan hal yang lumrah dalam politik.
Lantik Kabinet 21 Oktober 2024
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa susunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pada 21 Oktober 2024.
Pengumuman ini akan dilakukan sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Luhut menambahkan, Prabowo akan langsung menggelar sidang kabinet pada 23 Oktober 2024, setelah mengumumkan para menterinya.
"Kemarin dia (Prabowo) bilang, 'Aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu aku lantik, terus sidang kabinet 23'," ungkap Luhut dalam acara launching buku 'Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik' karya mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa, (6/8/2024).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menjamin dukungan penuhnya untuk pemerintahan Prabowo dan optimistis transisi ke pemerintahan selanjutnya akan berjalan mulus. Luhut juga memuji sistematis dan terstrukturnya program yang disusun oleh Prabowo.
"Begitu sudah sistematiknya beliau melakukan, membuat programnya. Jadi saya bilang, 'Nanti kami siapin, Pak, ini semua. Nanti kami koordinasikan dengan timnya Bapak', ya (pemerintahan) dia bisa jalan," jelas Luhut.
Sumber: Liputan6
