DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah ekonom senior pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kompak mengkritik keputusan Presiden Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Kental nuansa politik ketimbang perbaikan kinerja.
Ekonom senior Faisal Basri bersuara lantang atas keputusan Presiden Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.
Kata Faisal, keputusan reshuffle Jokowi yang tak lazim karena 2 bulan lagi terjadi pergantian pemerintahan, sangat mencurigakan.
Bukan tak mungkin bagian dari konsolidasi kekuasaan. Sekaligus mempermudah jalan agar izin tambang lebih mudah dibagi-bagi untuk organisasi masyarakat.
"Saya kira ini hanyalah politik transaksional. Agar semakin mudah bagi-bagi tambang untuk ormas-ormas keagamaan. Enggak da dampak positifnya ke sektor pertambangan," kata Faisal dalam sebuah diskusi daring, Jakarta, Senin (19/8/2024).
"Kan, ormasnya tidak terbatas Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), lain-lain juga antre. Nah, ini tidak lewat lelang tapi penunjukan-penunjukan. Jadi, bagian dari rusaknya tatanan ini. Tatanannya dirusak, kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," lanjut Faisal.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat sama. Pemicu pergantian menteri saat ini, didorong pertimbangan politik.
Hal ini dinilainya bisa memperburuk iklim usaha karena pergantian dilakukan secara mendadak tanpa analisis mendalam.
Wijayanto pun sepakat dengan pendapat Faisal yang menduga Bahlil ditunjuk untuk mempermudah pembagian izin tambang bagi kelompok tertentu.
"Yang disampaikan Pak Faisal tadi relevan, untuk mempercepat distribusi license ke tambang bagi kelompok tertentu. Karena bagi-bagi (izin) tambang tadi (adalah) upaya merangkul elit atas dan elit menengah atas dengan pendekatan carrot, monetary (bersifat uang)," jelasnya.
Ekonom Senior INDEF, Prof Didin S Damanhuri pun sepakat bahwa reshuffle di ujung pemerintahan Jokowi, kental nuansa politik.
Penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM membuat posisinya lebih kuat untuk memberi konsesi tambang ke berbagai pihak.
Di sisi lain, Prof Didin meyakini ada tujuan lain di balik penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM. Bisa jadi ada kaitannya dengan isu bahwa Jokowi tertarik masuk Partai Golkar.
Didin pun berharap bagi-bagi izin tambang tidak terjadi di bawah kepemimpinan Bahlil selaku Menteri ESDM.
Sebab, hal tersebut akan memperlemah daya kritik organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di tengah semakin masifnya isu persoalan dan dampak lingkungan dari industri pertambangan.
"Ormas seharusnya kekuatan civil society yang bisa menyeimbangkan pemerintahan jika terjadi kebijakan yang merugikan rakyat," paparnya.
Sektor pertambangan di Indonesia, kata Prof Didin, saat ini, sarat dengan kasus-kasus korupsi.
Kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun, kemungkinan ada kasus yang lebih besar lagi.
"Belum kasus penyelundupan nikel mentah ke China, korupsi sawit, batu bara. Nah, ini, kan, peristiwa-peristiwa korupsi sumber daya alam yang luar biasa sehingga Indonesia terkena kutukan sumber daya alam karena masyarakatnya tambah miskin," ungkapnya.
Hari ini (Senin, 19/8/2024), Jokowi resmi melantik 3 menteri dan satu wakil menteri (wamen) baru dalam perombakan (reshuffle) terbaru KIM. Pelantikannya dilakukan di Istana Negara, Jakarta.
Ketiga menteri dan wamen anyar yang bernasib baik itu, adalah:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Supratman Andi Agtas
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Perkasa Roeslani
4. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika: Angga Raka Prabowo
Sumber: Inilah
