'Dilema IKN dan Makan Bergizi Gratis, Antara Janji Prabowo dan Warisan Jokowi'

'Dilema IKN dan Makan Bergizi Gratis, Antara Janji Prabowo dan Warisan Jokowi'

Penggunaan anggaran IKN yang cukup besar oleh Presiden Joko Widodo membuat Prabowo hanya bisa menggunakan sedikit alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara

Perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, Upacara Detik-detik Proklamasi RI itu digelar di dua tempat. Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, dan Istana Negara Jakarta.

Di IKN Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara bersama dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, sementara di Jakarta upacara akan dikomandoi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bersama wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain perbedaan tempat, hari kemerdekaan tahun ini juga menjadi yang terakhir bagi Joko Widodo sebagai seorang presiden. Oktober nanti, ia akan mengakhiri masa jabatannya dan kembali ke Solo. 

Sementara bagi Prabowo, di bulan itu akan menjadi momentum sakral, sebab disaat itulah ia akan melanjutkan komando memimpin Indonesia, termasuk ‘mewarisi’ segala pekerjaan rumah (PR) Jokowi. IKN salah satunya. 

Proyek super ambisius yang tidak mungkin dihentikan Prabowo tanpa melakukan revisi Undang-undang. 

“Pembangunan IKN pasti akan dilanjutkan, karena ini adalah program dan sudah ada masuk ke dalam UU,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Inilah.com.

Dilema IKN dan Makan Bergizi Gratis

Hal yang tak mudah mengingat Prabowo juga mempunyai program ambisius untuk memberikan makan siang gratis yang kini bernama Makan Bergizi Gratis. 

Lantas bagaimana strategi Prabowo menghadapi dilema ini? Dasco belum mau menjawab secara detail. Yang jelas, dikatakan dia, salah satunya dengan menghadirkan investor ke IKN. 

“Memang ada beberapa skema yang pembangunan IKN itu akan di-support oleh investor-investor. Tetapi saya juga belum bisa cerita, karena kan ini baru aspirasi dan usulan-usulan, yang tentunya nanti akan harus dibahas secara resmi oleh tim yang ditunjuk oleh pemerintah yang baru tentunya,” kata Dasco.

Skema mengundang investor dalam mega proyek IKN sejatinya sudah duluan dilakukan pemerintahan Jokowi. 

Terbaru, Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut kalau hingga saat ini, sudah ada sekitar 220 investor yang masuk ke IKN. 

Dua di antaranya investor dari negara Jepang dan China, yang siap lakukan groundbreaking. Dua negara itu, akan berinvestasi di bidang properti. 

"Rumah dan properti. Jadi bukan hanya perumahan, ada hotel, ada kantor," kata Basuki, 8 Agustus 2024.

Dari 220 itu, sebanyak 45 investor diklaim sudah melakukan groundbreaking.

Sebaliknya menurut Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, kondisi proyek IKN saat ini sedang tidak baik-baik saja. 

Hal ini menurutnya tergambar dari munculnya satuan tugas (satgas) baru yang mengurusi IKN dengan nama satgas percepatan investasi.

Pembentukan satgas ini, tertuang melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang satuan tugas percepatan investasi di IKN yang diteken Jokowi pada 5 Agustus 2024. 

“Kalau investasinya itu ada sebagaimana yang disampaikan oleh banyak tokoh di kabinet, termasuk oleh Jokowi widodo, sebetulnya badan otorita itu sudah cukup,” kata Dedi kepada Inilah.com

Kehadiran satgas yang diketui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakil ketua, dan Wakil OIKN Firdaus Dewilmar sebagai sekretaris, dinilainya hanya membuang anggaran saja.

“Jadi secara umum saya kira munculnya inisiatif adanya Satgas itu, justru membuka kenyataan bahwa IKN sebetulnya dalam kondisi yang tidak baik -baik saja,” kata Dedi.

Pun soal program makan bergizi gratis. Menurutnya baik janji Prabowo dalam Makan Bergizi Gratis dan warisan Jokowi dalam bentuk IKN, sama-sama program populis yang belum tentu juga diperlukan oleh Indonesia saat ini.

“Kenapa? Karena sama -sama membebani APBN,” kata Dedi.

Saling Sikut Anggaran

Terkait beban negara yang harus ditanggung, Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jauh hari sudah memaparkan besaran alokasi yang telah ‘diatur’ pemerintahan Jokowi untuk program Prabowo ini, yakni Rp71 triliun pada APBN 2025.

"Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, atau 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani, dalam sebuah konfrensi pers pada 24 Juni 2024.

Sementara untuk IKN, Prabowo sempat memberikan sinyal bahwa ia hanya akan mengalokasikan dana Rp16 triliun per tahun dari APBN untuk melanjutkan pembangunan IKN.  

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi wawancara dengan Bloomberg di sela-sela agenda forum internasional Qatar Economic Forum 2024. 

"Ya, benar, US$35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN]. Namun, perhitungannya dalam periode 25-30 tahun proses penyelesaian proyek. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar [Rp16 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000) per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," ujar Prabowo dikutip dari Bloomberg, 16 Mei 2024.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan, penggunaan anggaran IKN yang cukup besar oleh Presiden Joko Widodo membuat Prabowo hanya bisa menggunakan sedikit alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hal itu, dikatakan Ariyo diungkapkan sendiri oleh Prabowo saat bertemu dengan para ekonom senior indef.

“Beberapa senior kita kan dipanggil Pak Prabowo. Memang  Pak Prabowo ini sudah aware sebetulnya,” kata Ariyo.

Dia menjabarkan bahwa hingga tahun lalu, sudah lebih dari Rp30 triliun APBN digunakan untuk pembangunan IKN. Rinciannya, realisasi anggaran IKN pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, lalu 2023 mencapai Rp26,7 triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp32,2 triliun. 

Pada 2024, pemerintah mematok anggaran IKN senilai Rp40,6 triliun. Artinya, total anggaran IKN yang sudah dialokasikan hingga akhir tahun ini mencapai Rp72,8 triliun. 

Atas sebab itu, menurut Ariyo kemungkinan besar Prabowo akan berfikir pragmatis. 

“Jadi kalau saya lihat Kemungkinan besar ketika pak Prabowo dilantik, Itu tidak akan banyak mengakomodir keberlanjutan program pak Presiden Jokowi,” kata dia. 

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarduin juga meyakini jika nantinya Prabowo akan memprioritaskan terlebih dahulu janji-janji kampanye ketimbang terbebani dengan warisan Jokowi.

Selain itu, menurutnya proyek besar seperti IKN tidalah menjadi beban politik bagi Prabowo, sebaliknya beban itu ada pada Jokowi.

“Secara politik kalau (IKN) dihentikan ya sebenarnya jadi legacy (warisan) Jokowi saja enggak jalan,” kata Ujang.

Sumber: Inilah