Di Depan Gedung MK, Aktivis '98 hingga Akademisi Bicara '7 Dosa' Demokrasi Presiden Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Aktivis '98 hingga akademisi berkumpul di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk dukungan terhadap putusan terkait UU Pilkada.  Mereka menolak tegas revisi undang-undang Pilkada oleh DPR dan Pemerintah yang dinilai tidak mengindahkan putusan MK.  Salah satu yang hadir di barisan tersebut adalah Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid.  Dalam kesempatan itu pula, dia bicara soal tujuh dosa demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. "Setidaknya ada tujuh kritik atau tujuh dosa terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Kepresidenan Joko Widodo," kata dia dalam kesempatan tersebut, Kamis (22/8). Dia menuturkan, era Kepresidenan Jokowi telah melemahkan kebebasan berekspresi melalui legislasi yang represif.  Kemudian melemahkan oposisi partai politik di parlemen, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Lalu, melemahkan peranan media massa yang juga sangat penting dan merupakan pilar demokrasi. Selain itu