DEMOCRAZY.ID - Praktisi Hukum Konstitusi Ridwan Darmawan mengatakan setelah riuh sepanjang hari kemaren beredarnya surat undangan konsinyering atau konsultasi Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu,DKPP dan Kemendagri yang simpang siur, karena surat undangan serta draft rancangan PKPU yang beredar justru malah tidak memuat baik dalam konsideran PKPU maupun pasal-pasalnya tentang Putusan MK 70 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, yang ada hanya Putusan MK 60 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, bahkan yang lebih menggelikan, justru yang tercantum dalam undangan terdapat agenda Pembahasan Putusan MA. “Namun, akhirnya saya mendapat kepastian pagi ini, info A1 langsung dari KPU RI, surat undangan konsultasi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri yang telah diperbaiki serta memuat secara khusus dalam agenda pembahasannya Rancangan Perubahan PKPU No.8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendasarkan ...
DEMOCRAZY.ID - Praktisi Hukum Konstitusi Ridwan Darmawan mengatakan setelah riuh sepanjang hari kemaren beredarnya surat undangan konsinyering atau konsultasi Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu,DKPP dan Kemendagri yang simpang siur, karena surat undangan serta draft rancangan PKPU yang beredar justru malah tidak memuat baik dalam konsideran PKPU maupun pasal-pasalnya tentang Putusan MK 70 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, yang ada hanya Putusan MK 60 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, bahkan yang lebih menggelikan, justru yang tercantum dalam undangan terdapat agenda Pembahasan Putusan MA. “Namun, akhirnya saya mendapat kepastian pagi ini, info A1 langsung dari KPU RI, surat undangan konsultasi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri yang telah diperbaiki serta memuat secara khusus dalam agenda pembahasannya Rancangan Perubahan PKPU No.8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendasarkan ...