DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024 memberi gelar Jokowi sebagai 'Bapak Politik Dinasti dan Pembangkang Konstitusi'.
Gelar itu diberikan memperingati 10 tahun kepemimpinan Jokowi.
BEM SI menilai, Jokowi gagal sebagai pemimpin dan hanya menyengsarakan rakyat.
BEM SI lantas memberikan penilaian kepada pemerintahan Jokowi. Penilaian itu dalam bentuk ijazah dan rapor. Selama 2 periode menjabat, Jokowi dinyatakan tidak lulus.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, menyebut rapor itu diberikan untuk menanggapi pidato kenegaraan Jokowi sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dari presiden.
"Merespon hal tersebut, kami memberikan Ijazah Ketidaklulusan Jokowi dalam memimpin beserta Rapor merah yang berisi penilaian terhadap Jokowi," ujar Satria dalam laman resmi, Jumat 16 Agustus 2024.
Ijazah dan rapor ini juga BEM SI kirim ke email Sekretaris Negara. Satria mengklaim, ijazah itu dikirim dari email 350 kampus di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan.
Menurut Satria, Jokowi banyak melahirkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia melalui kebijakan dan keputusannya.
Jokowi juga melakukan pembajakan legislasi dan konstitusi yang berulang kali dilakukan.
"Pembagajakan mulai dari pelemahan KPK, Revisi UU Polri, Revisi UU TNI, dan UU Cipta Kerja," ujar Satria.
Aliansi BEM SI Kerakyatan menilai, Jokowi harus bertanggungjawab kepada masyarakat atas kerugian yang dibuatnya.
Nawacita yang disampaikan Jokowi sebagai gagasan besar untuk Indonesia kali ini berubah menjadi Nawadosa rezim Jokowi.
"Dari janji penuntasan kasus HAM berat, intervensi politik, komersialisasi Pendidikan, represifitas aparat, konflik agraria, permasalahan lingkungan, dan lainnya tak pernah diselesaikan," kata Satria.
Tempo sudah mencoba menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk dimintai tanggapan. Namun, ia belum merespons.
BEM SI Spam Email Sesneg Kirim Ratusan Pesan Ijazah dan Rapor Merah Jokowi
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024 membuat gerakan dengan mengirim nilai ijazah dan rapor merah kepada Presiden Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun.
Ijazah dan rapor itu dikirim ke Istana Negara maupun email Sekretaris Negara secara serentak.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal mengatakan sekitar 300 akun BEM dari kampus-kampus yang tergabung dalam BEM SI akan mengirimkan ijazah dan rapor melalui email.
"Rencana kami spam, terus pakai email anak-anak di tiap wilayah," kata dia saat dihubungi pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Ia berujar gerakan itu sebagai bentuk perlawanan usai pidato kenegaraan Jokowi.
Menurut dia, selama 10 Tahun memimpin Indonesia, Jokowi banyak melahirkan kebijakan atau putusan yang menyengsarakan rakyat.
BEM SI menilai Jokowi telah menyita ruang publik, sementara ia dilindungi oleh lembaga negara.
Aparat penegak hukum, kata Satria, kian represif kepada masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi.
Selain itu, kebijakan yang membajak legislasi dan konstitusi yang terus berulang, serta kebijakannya yang ceroboh.
Mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Revisi Undang-Undang (UU) Polri, Revisi UU TNI, dan UU Cipta Kerja.
BEM SI mengimbau Jokowi harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas kerugian yang ditimbulkan dan kesewenang-wenangannya selama menjabat.
BEM SI berujar nawacita yang disampaikan Jokowi sebagai gagasan besar untuk Indonesia kali ini berubah menjadi nawadosa.
Dari janji penuntasan kasus hak asasi manusia berat, intervensi politik, komersialisasi pendidikan, represifitas aparat, konflik agraria, permasalahan lingkungan, dan lainnya. Satria berujar gerakan ini dapat diikuti oleh siapapun.
Masyarakat dapat menggunakan tagar #OrdeReformati sebagai ultimatum kepada pemerintah.
"Gerakan kami tak hanya melalui udara, namun eskalasi dan mobilisasi aksi massa akan kami konsolidasikan masif dari wilayah hingga nasional," ucapnya.
Menurut dia, perlawanan di setiap wilayah selama bulan ini sudah banyak. Namun, ia menilai pemerintah telah meremehkan pendapat serta variabel masyarakat sipil sebagai mitra dari pemerintah untuk merumuskan kebijakan.
Sumber: Tempo
