DEMOCRAZY.ID - Pembengkakan anggaran upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikritik pengamat dan sebagian masyarakat. Apa tanggapan pemerintah? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan pembengkakan anggaran itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang serba terburu-buru lantaran infrastruktur di IKN yang belum siap sepenuhnya. Bayu juga menilai perhelatan HUT RI di IKN adalah "pertaruhan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya, meskipun harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi". Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebelumnya mengakui anggaran untuk pelaksanaan upacara peringatan HUT RI tahun ini "membengkak", namun dia mengeklaim itu "tidak signifikan". Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor
DEMOCRAZY.ID - Pembengkakan anggaran upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikritik pengamat dan sebagian masyarakat. Apa tanggapan pemerintah? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan pembengkakan anggaran itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang serba terburu-buru lantaran infrastruktur di IKN yang belum siap sepenuhnya. Bayu juga menilai perhelatan HUT RI di IKN adalah "pertaruhan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya, meskipun harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi". Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebelumnya mengakui anggaran untuk pelaksanaan upacara peringatan HUT RI tahun ini "membengkak", namun dia mengeklaim itu "tidak signifikan". Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor