DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pembengkakan anggaran upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikritik pengamat dan sebagian masyarakat. Apa tanggapan pemerintah?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan pembengkakan anggaran itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang serba terburu-buru lantaran infrastruktur di IKN yang belum siap sepenuhnya.
Bayu juga menilai perhelatan HUT RI di IKN adalah "pertaruhan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya, meskipun harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi".
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebelumnya mengakui anggaran untuk pelaksanaan upacara peringatan HUT RI tahun ini "membengkak", namun dia mengeklaim itu "tidak signifikan".
Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, berujar:
“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (06/08).
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, juga menepis kabar soal penyewaan 1.000 mobil mewah demi mengakomodasi tamu negara dan VVIP yang mencapai Rp25 miliar.
Warga Kecamatan Sepaku: 'Kami masih menunggu pembayaran ganti rugi'
Jelang perhelatan perdana upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), truk-truk yang mengangkut keperluan proyek pembangunan semakin banyak.
Menurut kesaksian seorang warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sukini, kendaraan truk itu beroperasi tanpa henti alias 24 jam penuh.
Akibatnya debu jalan berterbangan dan menyerbu rumahnya yang persis berada di pinggir jalan, kata seorang warga desa tersebut.
"Sekarang debu bukan main... rasanya enggak bisa bernapas, pagi siang malam terus lewat kendaraan itu... kalau malam berisik, tidur saya sampai terganggu," tutur Sukini kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/08).
Tapi Sukini mengaku dirinya tidak bisa protes kepada para pihak yang bertanggungjawab atas acara itu.
Dia bahkan masih menunggu uang ganti rugi pembebasan lahan dari pemerintah atas tanah warisan suaminya yang tak seberapa besar itu.
"Saya masih menunggu, tapi enggak jelas pembayarannya kapan. Tanah saya itu dulu untuk berkebun, tapi sekarang sama pemerintah tidak boleh digarap, jadi kami tidak bisa ngapa-ngapain," ungkapnya.
"Kalau tidak jadi, saya mau kelola lagi jadi kebun... entah ditanam pisang kah."
Pemerintah pusat sudah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 miliar untuk 2.086 hektar lahan warga yang terdampak pembangunan IKN.
Hal itu diutarakan Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Jumat (02/08).
Basuki belum bisa merincinya, karena menurutnya masih diproses di lapangan oleh tim terpadu.
Bulan lalu diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.
Aturan tersebut dilaporkan mengatur tentang ganti rugi lahan hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Kembali lagi ke sosok Sukini, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saat ditanya apakah ibu empat anak ini antusias menyambut perhelatan perdana upacara peringatan HUT RI di IKN, dia menjawab, "tidak".
"Dibilang senang, enggak juga... sekarang mau ke mana-mana enggak bisa, mau ke IKN saja dilarang [masuk], jadi di rumah saja."
Cerita warga yang ingin ikut upacara 17 Agustus di IKN
Warga di desa yang sama, Teguh Prasetyo, juga termasuk yang masih menunggu kejelasan pemerintah soal uang ganti rugi pembebasan lahan miliknya seluas 2.600 hektar. Padahal dia sudah menunggu selama dua tahun.
"Saya juga tidak tahu kenapa tersendat, mungkin pemerintah belum punya uang," katanya kepada BBC News Indonesia.
Pria yang sudah menetap di Sepaku selama 38 tahun ini mengatakan tanah itu sedianya akan dibangun untuk usaha kos-kosan dan ruko.
Namun rencana itu buyar dan kini meninggalkan rasa kecewa.
Kendati begitu, Teguh mengaku tetap antusias menyambut upacara perdana HUT RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Sebab baginya peristiwa itu bakal menjadi sejarah untuk masyarakat setempat.
"Sebetulnya ini hajatan bangsa Indonesia, masyarakat jadi bisa melihat langsung kemegahannya, ada tank, panser, pasukan keamanan. Kalau selama ini kan hanya menonton dari televisi."
Karena itulah dia sangat berharap warga diizinkan masuk saat upacara HUT RI berlangsung di IKN.
"Jangan dilarang masyarakat lokal, kayak maling... seharusnya dihadirkan jadi masyarakat benar-benar merasa bahwa IKN milik kita."
"Kalau tidak boleh [masuk] tanpa alasan, itu bikin kecewa."
Seperti apa konsep peringatan HUT RI tahun ini?
Upacara peringatan HUT RI 17 Agustus tahun ini akan berbeda lantaran digelar di dua tempat: Istana Merdeka, Jakarta, dan Ibu Kota Nusantara.
Dilansir dari situs Menpan RB, Presiden Jokowi mengatakan IKN Nusantara dipilih sebagai lokasi upacara karena saat ini Indonesia sedang masa transisi menuju ibu kota baru.
Sehingga, katanya, upacara dilakukan di dua tempat itu agar perjalanan kepindahan ibu kota lebih terasa.
Rencananya, upacara HUT RI di IKN akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Adapun Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan memimpin upacara di Istana Merdeka.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang penyampaian tema dan logo HUT RI ke-79, peringatan tahun ini mengusung tema "Nusantara Baru Indonesia Maju".
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan pihaknya menyiapkan 2.000 undangan untuk upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara.
Nantinya Istana IKN akan membagi undangan dalam dua sesi, yakni 1.000 undangan untuk upacara pengibaran bendara pagi hari dan 1.000 undangan lainnya saat upacara penurunan bendara sore hari.
Mengapa demikian, sebab sarana dan prasarana di IKN masih terbatas, sebut Heru.
"Semua ada keterbatasan, maka dari itu di IKN maupun di Jakarta upacara penyelenggaraan 17 Agustus dengan undangan kurang lebih di IKN kami persiapkan 1.000 di pagi hari dan sore hari 1.000 plus yang 380 di main hall," ujar Heru sebagaimana dikutip di YouTube Sekretariat Presiden.
Selain di IKN, pemerintah juga menggelar upacara di Istana Merdeka, Jakarta dengan jumlah tamu undangan sebanyak 3.000 orang. Upacara ini akan mengikuti prosesi kemiliteran di IKN.
"Di Jakarta 1.500 [undangan] pagi dan 1.500 sore," sambungnya.
Sedangkan untuk warga sekitar IKN, menurut keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, tidak diizinkan mengikuti upacara peringatan HUT RI.
Namun meski tidak bisa masuk, klaimnya, kemeriahan tetap bisa dinikmati dari dekat dan siaran langsung yang diadakan pemprov yang bekerjasama dengan kabupaten/kota.
Rencananya siaran langsung juga akan digelar di Pentacity Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda.
"Sama seperti di Jakarta, penduduk di sana tidak semua bisa masuk ke Istana Negara, tapi bisa menyaksikan secara langsung dari televisi. Nah kami ajak masyarakat seperti itu," ujar Sri seperti dilansir Kompas.
Anggaran pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN membengkak?
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, membenarkan bahwa anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN membengkak lantaran digelar di dua tempat sekaligus.
Meskipun, klaimnya, pembengkakan anggaran tersebut tidak signifikan.
Merujuk pada temuan LSM Fitra tahun 2012, gelaran peringatan HUT RI menelan anggaran Rp7,8 miliar. Dana itu terbilang fantastis untuk sebuah acara seremonial kenegaraan, kata LSM Fitra.
Bagaimanapun, menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, pembengkakan anggaran acara itu "bakal lebih besar".
Pasalnya selain dilaksanakan di dua tempat, infrastruktur serta sarana-prasarana di IKN belum sepenuhnya siap.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya bilang bandara VVIP yang sedianya digunakan untuk menyambut tamu-tamu negara di Peringatan HUT RI 17 Agustus masih dalam proses pengerjaan pemadatan tanah.
Perkiraan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, bandara VVIP itu rampung akhir Agustus.
Itu mengapa untuk mengangkut para tamu undangan ke IKN pemerintah menyewa mobil dan menyiapkan bus.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menyebut pihaknya menyiapkan kendaraan untuk rangkaian pergerakan presiden sekitar 30 unit saja.
Dia juga membantah klaim Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Kaltim, Damun Kiswanto, yang menyebut Kemensetneg telah meneken kontrak sewa 1.000 unit mobil.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama. Ia bilang pemerintah menyewa sekitar 100 kendaraan untuk kebutuhan operasional saat upacara HUT RI di IKN.
Sedangkan untuk mobilisasi dari dan ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN, sarana transportasi yang digunakan bersifat massal seperti bus.
Pemborosan anggaran?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan membengkaknya anggaran untuk menggelar perhelatan upacara peringatan HUT RI tahun ini merupakan "konsekuensi yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi yang sedang membangun IKN".
"Ini juga konsekuensi karena semuanya serba terburu-buru," imbuhnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/08).
"Selain itu pelaksanaan HUT RI di IKN adalah janji Presiden Jokowi dua tahun lalu, jadi enggak ada exit strategy selain bikin di dua tempat."
Namun terlepas dari itu, Bayu meyakini apa yang disebutnya sebagai "kengototan" Presiden Jokowi untuk menggelar peringatan HUT RI di IKN bukan urusan seremonial semata.
Tetapi menjadi pertaruhan politik Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya di akhir masa jabatannya.
Meskipun sebutnya harga yang harus dibayar adalah mengorbankan anggaran yang besar dan rasa empatinya ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi.
"Kondisi kelas menengah saat ini terpuruk, ada pelambatan ekonomi, di sisi lain ada glorifikasi 17 Agustus... ini jelas menyakiti hati rakyat," ujar Bayu.
"Tapi ini pertaruhan politik Pak Jokowi, dia akan melakukan apa pun untuk mewujudkan upacara 17 Agustus di IKN, dan ketika bicara politik maka kalkulasi ekonomi, empati, jadi nomor sekian," sambungnya.
Dengan menggelar upacara peringatan HUT RI di IKN pada akhir masa jabatannya, kata Bayu, maka setidaknya Presiden Jokowi merasa memiliki jaminan bahwa "warisannya" ini akan dilanjutkan sampai selesai oleh presiden selanjutnya Prabowo Subianto.
Sebaliknya, jika perhelatan HUT RI tidak dilangsungkan sekarang, maka dia khawatir IKN bakal dilupakan.
Itu mengapa Bayu memperkirakan seremonial HUT RI di tahun-tahun mendatang akan digelar di dua tempat hingga infrastruktur di IKN betul-betul rampung.
"Proses pararel begini akan berlangsung beberapa tahun, jadi tidak hanya tahun ini saja. Tahun depan Prabowo memimpin upacara HUT RI di Jakarta dan Gibran mungkin di IKN, begitu terus sampai infrastruktur siap," tuturnya.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, sependapat.
Ia menyebut pelaksanaan upacara HUT RI di IKN terkesan dipaksakan untuk "memamerkan warisan politik Jokowi" kepada publik di dalam negeri dan investor di luar negeri bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota baru.
Kendati kalau berpijak pada kebijakan anggaran yang efisien, semestinya pemerintah cukup menggelar di satu lokasi saja yakni Istana Merdeka Jakarta.
Sebab sampai saat ini, sambungnya, Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia meski UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan dan selama belum diterbitkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara.
"Kalau saya lihat dari cost [pengeluaran] di dua tempat ini buang-buang anggaran, sementara benefit yang didapat tidak signifikan," ucap Trubus.
"Jadi saya lihat ini hanya pamer saja dan harapan Jokowi kepada Prabowo agar melanjutkan pembangunan IKN," sambungnya.
"Meski sampai sekarang pendukung Prabowo lebih fokus ke soal makan gratis ketimbang IKN."
Apa tanggapan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko?
Dimintai tanggapan atas anggapan seperti itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, berujar:
“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (06/08).
Moeldoko mengeklaim, itu tak berarti pemerintah akan menggunakan anggaran secara sewenang-wenang. Dia mengatakan semua masih dalam kontrol pemerintah.
Dia juga mengatakan tidak ada yang mahal jika tujuannya peringatan hari besar negara. Terlebih peringatan HUT RI tahun ini pertama kalinya digelar di IKN, tambahnya.
"Mestinya ini kan case-case tertentu. Memaknainya adalah jangan disamakan apple to apple dengan situasi yang umum. Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu enggak ada yang mahal," katanya.
Sumber: BBC
