Anggaran HUT RI di IKN Membengkak, Jokowi dan Moeldoko Sepakat: Wajar!

DEMOCRAZY.ID - Rencana upacara 17 Agustus tahun ini di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pengibaran bendera Merah Putih di IKN akan diikuti secara hibrida di Istana Merdeka Jakarta.

Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya. 

Anggaran jumbo pun digelontorkan guna menyukseskan acara tersebut mulai dari menyewa ratusan mobil dan bus, penggunaan 12 tower ASN, hingga pengerahan kamar hotel berjumlah 191 unit untuk mengakomodasi tamu undangan.

Jokowi: Saya kira wajar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN membengkak. 

Sebab acara digelar di dua tempat. Satu tempat lainnya, yaitu di Istana Merdeka, Jakarta.

"Ya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi, sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan. Ini saya kira biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat Negara," kata Jokowi usai acara Festival Like di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Moeldoko: Tarif sewa keperluan HUT RI di IKN tak bisa disamakan dengan situasi umum.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan nominal tarif sewa kebutuhan alat transportasi dan penginapan untuk keperluan HUT RI Ke-79 di IKN, Kalimantan Timur, tak bisa disamakan dengan situasi umum.

"Memaknainya adalah jangan disamakan 'apple to apple' dengan situasi yang umum," katanya

Bagi Moeldoko, penggunaan dana APBN bagi kebutuhan perayaan hari nasional di Indonesia tidak ada yang mahal, selama dana yang tersedia tidak digunakan sembarangan dan bisa dikontrol dengan baik.

"Ya, bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu nggak ada yang mahal, selama nggak dipakai sesuka kita, dan semuanya bisa dikontrol," katanya.

Hal itu juga termasuk akomodasi hotel bagi tamu penting atau VIP dan VVIP selama mereka menginap di IKN dalam rangka memenuhi undangan Upacara 17 Agustus 2024. 

Moeldoko mengatakan kondisi di IKN yang sedang dalam proses pembangunan masih bersifat situasional serta penuh dengan keterbatasan, termasuk akomodasi.

Sumber: Tempo