[ANALISIS] Diskriminasi BPIP Dalam Aturan Lepas Jilbab Paskibraka

DEMOCRAZY.ID - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membuat aturan bahwa Paskibraka putri di tingkat nasional harus melepas jilbab saat upacara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera Merah Putih pada upacara kenegaraan. Aturan ini menuai kritik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga pimpinan DPR RI merespons aturan itu. Ketua Umum MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis menilai larangan penggunaan jilbab itu harus dicabut karena justru bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Cholil juga menyarankan Paskibraka putri pulang saja jika dipaksa membuka jilbab ketika bertugas.  "Pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," ujar Cholil dikutip di laman resmi MUI. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahkan mendesak Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot.  Cak Imin menilai aturan itu tidak waras dan akan menumbuhkan radikalisme baru yang memperburuk kehidupan bernegara. "Saya usul Kepala BPIP segera diganti, merusak persatuan bang