DEMOCRAZY.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024). Pada saat yang bersamaan, berbagai elemen masyarakat sipil melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, menolak pengesahan Revisi UU Pilkada. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang menjadi viral di media sosial setelah DPR dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak hanya mahasiswa, berbagai kelompok masyarakat dan partai politik juga turut ambil bagian dalam menyuarakan hak mereka. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengakui bahwa PBNU meminta pertemuan itu untuk membahas soal konsesi tambang dan investasi di Ibu Kota Negara (IKN). Konsesi tambang adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan penambangan mineral atau sumber daya alam di wilayah tertentu. Ia menyebut, hal ini diinisiasi oleh PBNU yang ingin berinvestasi di IKN un
Alamak! Ketua PBNU Temui Jokowi Bahas Tambang Saat Ribuan Rakyat Demo Darurat Indonesia
Agustus 22, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024). Pada saat yang bersamaan, berbagai elemen masyarakat sipil melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, menolak pengesahan Revisi UU Pilkada. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang menjadi viral di media sosial setelah DPR dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak hanya mahasiswa, berbagai kelompok masyarakat dan partai politik juga turut ambil bagian dalam menyuarakan hak mereka. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengakui bahwa PBNU meminta pertemuan itu untuk membahas soal konsesi tambang dan investasi di Ibu Kota Negara (IKN). Konsesi tambang adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan penambangan mineral atau sumber daya alam di wilayah tertentu. Ia menyebut, hal ini diinisiasi oleh PBNU yang ingin berinvestasi di IKN un