DEMOCRAZY.ID - Selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, utang negara Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara signifikan. Dalam periode 2014-2019, rasio utang meningkat dengan laju moderat. Namun, sejak 2020, rasio utang melonjak tajam, akibat pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Utang Terus Bertambah Dokumen KEM-PPKF menunjukkan bahwa nilai utang negara Indonesia meningkat dari Rp 3.113 triliun pada 2015 menjadi Rp 4.800 triliun pada 2019. Lonjakan besar terjadi pada 2020, ketika nilai utang melonjak menjadi Rp 6.102 triliun, meningkat sebesar 27,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari Majalah Tempo Edisi 28 Juli 2024, utang negara bertambah lagi menjadi Rp 7.822 triliun pada 2022. Hal ini menyebabkan
DEMOCRAZY.ID - Selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, utang negara Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara signifikan. Dalam periode 2014-2019, rasio utang meningkat dengan laju moderat. Namun, sejak 2020, rasio utang melonjak tajam, akibat pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Utang Terus Bertambah Dokumen KEM-PPKF menunjukkan bahwa nilai utang negara Indonesia meningkat dari Rp 3.113 triliun pada 2015 menjadi Rp 4.800 triliun pada 2019. Lonjakan besar terjadi pada 2020, ketika nilai utang melonjak menjadi Rp 6.102 triliun, meningkat sebesar 27,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari Majalah Tempo Edisi 28 Juli 2024, utang negara bertambah lagi menjadi Rp 7.822 triliun pada 2022. Hal ini menyebabkan