DEMOCRAZY.ID - Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah tercatat telah meninggalkan warisan utang hingga Rp8.353 triliun per Mei 2024 ini. Bahkan pemerintah juga memiliki utang jatuh tempo mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029 mendatang, atau di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Menanggapi warisan utang yang menggunung itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai negara bisa mengalami ‘stroke’, jika nilai utang tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal atau penerimaan negara. “Jadi memang kita itu punya warisan utang yang luar biasa. Sampai dengan Mei 2024 itu kita punya hutang Rp8300-an triliun, kemudian jatuh tempo pada 2025 sampai 2029 itu sekitar Rp3749 triliun. Sementara tahun depan itu Rp800 triliun dulu,” kata Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti dalam Diskusi Publik Warisan Utang Jokowi secara daring pada Kamis (4/7). “Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negar
Total Utang Jokowi di Akhir Jabatan Capai Rp8.353 T, INDEF: Negara Bisa Stroke!
Juli 04, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah tercatat telah meninggalkan warisan utang hingga Rp8.353 triliun per Mei 2024 ini. Bahkan pemerintah juga memiliki utang jatuh tempo mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029 mendatang, atau di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Menanggapi warisan utang yang menggunung itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai negara bisa mengalami ‘stroke’, jika nilai utang tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal atau penerimaan negara. “Jadi memang kita itu punya warisan utang yang luar biasa. Sampai dengan Mei 2024 itu kita punya hutang Rp8300-an triliun, kemudian jatuh tempo pada 2025 sampai 2029 itu sekitar Rp3749 triliun. Sementara tahun depan itu Rp800 triliun dulu,” kata Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti dalam Diskusi Publik Warisan Utang Jokowi secara daring pada Kamis (4/7). “Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negar