'Tanda-Tanda Mangkrak Proyek IKN'

'Tanda-Tanda Mangkrak Proyek IKN'

Gelagat sengkarut masalah proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tercium oleh Eko Cahyono sejak tahun lalu. 

Peneliti senior pada Sajogyo Institute itu tahu lantaran sedang digandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menelisik kerugian masyarakat adat yang disebabkan pembangunan.

“Karena sepanjang sebulan penelitian kami di sana, hanya menemukan orientasi pembangunan fisik atau infrastruktur semata,” kata Eko kepada TEMPO pada Senin, 8 Juli 2024.

Pernyataan Eko tersebut berbasis temuan bahwa masyarakat adat tidak diajak berembuk atau tanpa adanya pelibatan bermakna untuk membangun ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Tak mengherankan bila ia menyimpulkan dalam penelitiannya, megaproyek IKN hanya dibangun oleh elite sebagai agenda politik untuk kepentingan kekuasaan.

Sehingga terjadi political of ignorance atau pengabaian hak masyarakat adat untuk mendapat akses human security.

Pengabaian ini berdampak pada hilangnya peran masyarakat adat untuk dapat memiliki. Semacam tanggung jawab rakyat untuk ikut suksesi pembangunan. 

Justru yang dia dapatkan, masyarakat adat sejak awal telah menduga bahwa proyek ibu kota ini akan mangkrak di kemudian hari. 

Apalagi tanda-tanda itu terlihat ketika agenda peresmian operasional Gedung Istana IKN molor dari rencana awal pada 17 Agustus mendatang.

Bukti lain adalah belum munculnya investor yang mestinya dicanangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan. 

Padahal pemerintah telah mengobral izin hak guna bangunan (HGB) yang bisa dikuasai sepanjang 190 tahun. 

Presiden Joko Widodo bahkan, mengajak warga Singapura untuk tinggal di kota berjuluk green city tersebut.

Sialnya, rencana tersebut tak berjalan, apalagi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai.

Belakangan, Eko membaca sinyal perselisihan Presiden Jokowi dengan penerusnya yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Mulanya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. 

Kabar tersebut buru-buru ditepis oleh Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Muzani memastikan pelantikan Prabowo sebagai presiden dilakukan di Gedung MPR.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyebut pihaknya tak ingin memaksakan kehendak untuk segera memindahkan ibu kota pada masa pemerintahannya di Otorita IKN.

“Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres di lapangannya dilihat,” kata Jokowi seusai melepas bantuan kemanusiaan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, kemarin.

Berbagai peristiwa tersebut menjadi pembuktian atas penelitian Eko selama ini. Utamanya nasib pembangunan ibu kota yang rentan mangkrak karena tak direncanakan secara matang. 

Sejak pembentukan undang-undang, Ibu Kota Nusantara menuai kritik lantaran mengabaikan aspek sosial-budaya, lingkungan hidup, dan potensi pemberangusan masyarakat adat.

SELENGKAPNYA VIDEO...

[VIDEO]

Media Asing Sebut Jokowi Gagal Ngantor di IKN karena Gagal Tarik Investor

Media asing kembali menyorot Indonesia. Kali ini terkait kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngantor di Ibu Kota Nusantara.

Keputusan tak ngoyo berkantor di IKN Jokowi sampaikan di tengah lingkungan ibu kota baru yang kesulitan mendapatkan dan menjalankan pasokan air minum dan listrik.

Jokowi sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa ia akan dapat bekerja dari kantor barunya di Kalimantan Timur pada awal Juli.

Janjinya untuk bekerja dari sana secara luas dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap megaproyek tersebut. Ini menyusul pengunduran diri Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe pada bulan Juni.

Laman Channel News Asia (CNA) yang berbasis di Singapura, menurunkan laporan bahwa proyek senilai USD32 miliar ini kesulitan menarik investor dan mengalami penundaan.

Hal itu bisa terlihat dengan infrastruktur utama yang belum juga selesai beberapa pekan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Pihak yang mengawasi proyek tersebut, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah menginformasikan kepada Jokowi bahwa infrastruktur dasar masih belum siap, kata Presiden Joko Widodo kepada media di Jakarta pada awal pekan ini.

“Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah (ngantor di IKN),” tekad Jokowi saat itu. 

Sumber: Konteks