Setara Institute: Investor IKN Lebih Butuh Kepastian HAM dan Antikorupsi Ketimbang Obral HGU dan HGB!

DEMOCRAZY.ID - Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, Nabhan Aiqani menilai, pemberian Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun dan Hak Guna Bangun (HGB) 180 tahun untuk menarik investor masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), melanggar konstitusional. Tidak berpihak kepada semangat reforma agraria dan hak atas tanah. "Ketimbang obral HGU, investor justru lebih membutuhkan kepastian prinsip-prinsip HAM, keberlanjutan dan antikorupsi dalam tata kelola investasi," tegas Nabhan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (18/7/2024). "Karena, kepastian berbisnis bukan melulu aspek ketersediaan lahan. Tapi sangat ditentukan aspek social acceptance, atau penerimaan sosial yang mendukung operasionalisasi bisnis," kata Nabhan. Dia menyebut, pemberian HGU dan HGB yang durasinya nyaris dua abad itu, justru berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM berkelanjutan.  "Apalagi integrasi prinsip bisnis dan HAM, sama sekali tidak menjadi konsideran kebijakan-kebijakan terk