DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu diwarnai oleh berbagai masalah.
Terbaru, Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyetujui wacana pembentukan Kementerian Haji.
Pengamat politik dari Archy Strategy, Radis Hadi, mendukung ide ini agar pemerintah bisa lebih fokus dalam pelaksanaan ibadah haji.
"Jika melihat kebutuhan dan kondisi saat ini, memang perlu dirumuskan kementerian tersendiri, agar urusan haji dan umrah bisa lebih fokus diurus oleh pemerintah kita," ujar Radis saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/7/2024) malam.
Terkait keberadaan pansus haji DPR saat ini, Radis menyebut bahwa masalah yang ada merupakan efek bola salju dari tahun-tahun sebelumnya yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Harapannya, proses pansus harus benar-benar terbuka untuk publik sehingga apa yang menjadi pelanggaran yang disangkakan oleh DPR kepada Kementerian Agama, apakah betul-betul terbukti atau tidak itu dapat terlihat, khususnya terkait pengelolaan kuota haji," tuturnya.
Meski begitu, Radis enggan berspekulasi lebih jauh mengenai wacana pembentukan Kementerian Haji yang disebut-sebut sebagai upaya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk merebut posisi menteri di pemerintahan selanjutnya.
"Soal politik, belum bisa berspekulasi lebih jauh apakah ini berkaitan dengan manuver Cak Imin," tegasnya.
Sebelumnya, Luluk Nur Hamidah juga menegaskan bahwa wacana pembentukan Kementerian Haji bukanlah hal yang tidak mungkin mengingat revisi UU Kementerian Negara sudah dilakukan.
"Kalau memang ternyata problem ini juga karena ada masalah institution building-nya, kelembagaannya, ya kenapa tidak? Karena memang beban Kementerian Agama ini kan sudah terlalu banyak. Kemenag ini kan sudah seperti beberapa kementerian jadi satu," tegas Luluk dalam diskusi virtual bertajuk 'Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini', Selasa (16/7/2024).
"Kementerian pendidikan ya di situ karena ngurusin madrasah, sudah berapa puluh ribu madrasah, sudah berapa puluh ribu pesantren, ada berapa juta santri, ada berapa banyak perguruan tinggi," lanjutnya.
Belum lagi isu-isu lainnya terkait dengan keagamaan, kerukunan hingga pernikahan.
Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa jika urusan haji hanya diberikan kepada satu dirjen saja, maka itu tidak ideal.
"Apalagi kemudian nyempil di satu dirjen saja, ya pasti memang tidak ideal, saya maklum. Kalau dirjen itu berapa sih anggarannya, paling banter 1,3 triliun padahal yang dikelola BPKH itu sudah sekian banyak triliun," ucap dia.
"Nah mestinya haji ini memang harus dikelola oleh satu badan entah itu menteri atau badan yang selevel dengan itu, yang memang tugasnya total untuk membangun ekosistem haji secara keseluruhan," tandasnya.
Sumber: Inilah
